Kemendagri Minta Pemda Antisipasi Lonjakan Inflasi dan Kenaikan Harga Komoditas

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri menyoroti kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang signifikan di sejumlah Kabupaten/Kota. Terkait hal itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk segera mengantisipasi lonjakan inflasi di beberapa daerah

“Kami mohon perhatiannya untuk mengecek kembali lagi di lapangan, kita jangan sampai kendur ya,” ujar Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Adapun komoditas yang menjadi perhatian khusus dalam rapat tersebut yaitu minyak goreng dan bawang merah, yang terus mengalami kenaikan harga di sejumlah daerah.

Tomsi meminta Pemda segera mengecek penyebab kenaikan tersebut.

“Kita mengantisipasi agar harga-harga ini tidak meningkat,” tambahnya.

Selain itu, Tomsi juga meminta harga bawang putih dan gula pasir juga menjadi perhatian, meskipun saat ini masih dalam batas toleransi.

Tomsi menegaskan pentingnya pengawasan lebih ketat untuk menjaga stabilitas harga.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini melaporkan, dari 90 kota yang dipantau, 69 di antaranya mengalami inflasi dan 21 kota tercatat deflasi. Adapun inflasi tahunan pada September 2024 sebesar 1,84 persen.

Sebagai informasi, Rakor ini dihadiri secara langsung oleh Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy, serta Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini. Selain itu, hadir secara daring Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan (Kemendag); Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian (Kementan); Direktur Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung; Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri; Badan Urusan Logistik (Bulog); perwakilan Tentara Nasional Indonesia (TNI); kepala daerah; serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

(*)