Natalius Pigai Heran Anggaran Kementerian HAM Cuma Dijatah Rp64 Miliar

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Natalius Pigai sebagai Menteri Hak Asasi Manusia. Nama Natalius disampaikan Prabowo melalui pengumuman kabinet kerja pemerintahan 2024-2029. Prabowo sendiri menamakan kabinetnya Kabinet Merah Putih. 

"Natalius Pigai SIP, Menteri Hak Asasi Manusia," kata Prabowo saat mengumumkan nama menteri di Istana, Jakarta, Minggu malam (20/10/2024).

Seperti dilansir dari Antara, Natalius Pigai merupakan tokoh asal Papua Tengah, Ia dikenal sebagai sosok yang vokal dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Ia memiliki rekam jejak panjang sebagai pembela HAM, khususnya dalam isu-isu yang menyangkut hak-hak masyarakat Papua.

Lahir di Paniai, Papua Tengah, Natalius tumbuh di lingkungan keluarga sederhana bersama dua saudaranya, Yulius Pigai dan Hengky Pigai. Pendidikan formalnya ditempuh di Sekolah Tinggi Pemerintahan Masyarakat Desa, Yogyakarta, di mana ia meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P.).

Selain pendidikan formal, Natalius juga menempa diri dengan berbagai program pendidikan non-formal, termasuk pendidikan statistika di Universitas Indonesia pada 2003, pelatihan peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2005, dan pelatihan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada 2010-2011.

Natalius memulai karier profesionalnya sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada era Ir. Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea dari 1999 hingga 2004. Pada periode ini, ia juga berperan sebagai moderator dialog interaktif di TVRI, membahas isu-isu politik dan pemerintahan dari 2006 hingga 2008.

Selain itu, Natalius pernah menjabat sebagai Konsultan Deputi Pengawasan BRR Aceh-Nias dan tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri di bawah Prof. Dr. Djohermansyah Johan dari 2010 hingga 2012.

Sebagai Putra Papua, Natalius Pigai tak hanya aktif di pemerintahan, tetapi juga dalam berbagai organisasi masyarakat sipil. Ia terlibat di Yayasan Sejati yang memperjuangkan hak-hak kelompok terpinggir di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh pada 1999 hingga 2002.

Natalius juga pernah menjadi staf peneliti di Graha Budaya Indonesia-Jepang (1998-2001) serta staf Yayasan Cindelaras yang fokus pada pengembangan kearifan lokal dan hak-hak petani.