KPK Masih Dalami Dugaan Kasus Demurrage Impor Beras

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie turut menilai KPK layak untuk mengusut kasus tersebut secara tuntas, karena adanya potensi kerugian negara dalam pengadaan impor beras itu.

"Kalau sudah ada dua alat bukti maka yang terlibat korupsi bisa dipidana," ujarnya.

Menurut Jerry, gerak cepat KPK juga akan membuat perubahan dalam tata kelola dan manajerial pengadaan pangan di Indonesia menjadi lebih baik dan efisien.

"Harus ada perubahan tata kelola dan manajerial yang baik dan yang duduk harus orang-orang capable," kata Jerry.

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Bapanas kepada KPK pada Rabu (3/7), atas dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di pelabuhan.

Dugaan kerugian demurrage senilai Rp294,5 miliar muncul, karena impor terhambat oleh dokumen pengadaan impor yang tidak layak dan lengkap, sehingga menimbulkan biaya denda peti kemas di sejumlah wilayah kepabeanan tempat masuknya beras impor.