Kata Sosiolog soal Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek, Dinilai Bisa Persulit Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta - Berbagai pihak, termasuk para pakar dan akademisi, terus menyoroti rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/204) dan menilai aturan ini akan mempersulit berbagai aspek, mulai dari susahnya mengidentifikasi pelanggaran hingga imbasnya ke penerimaan negara.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) AB Widyanta mengatakan, pencamtuman merek pada kemasan rokok seyogyanya merupakan salah satu penanda bagi perusahaan rokok untuk menunjukkan kepatuhannya terhadap aturan yang telah diterapkan dan menjaga kualitas produknya.

"Apabila kemasan rokok diseragamkan menjadi polos, maka aturan ini akan merugikan perusahaan pemilik merek yang saat ini beroperasi secara patuh dan legal," ujar AB Widyanta, melalui keterangan tertulis, Selasa (22/10/2024).

Hal tersebut, lanjut dia, dapat berimbas ke berbagai aspek sosial, termasuk semakin mendorongnya peredaran rokok ilegal yang saat ini sudah marak terjadi.

"Aturan ini akan mempersulit pemerintah untuk mengindentifikasi pelanggaran yang ada di lapangan. Banyak aspek-aspek lain yang akan sulit dinilai, seperti apakah perusahaan tersebut patuh dengan aturan atau tidak, bahkan tidak bisa di cek produknya asli atau tidak," ucap Widyanta.

"Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga nampak tidak mempertimbangkan aspek-aspek dari Kementerian lain, sehingga aturan ini menjadi mustahil untuk dilakukan," sambung dia.

Widyanta melanjutkan, rencana aturan kemasan rokok polos tanpa merek yang mengadopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ini menjadi bukti adanya upaya untuk mematikan industri tembakau nasional di Indonesia.