PDIP Kembali Jadi Ketua di Banggar DPR, Ini Susunan Lengkap Pimpinan

Liputan6.com, Jakarta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah kembali terpilih menjadi Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR periode 2024-2029. Penetapan itu diambil oleh para anggota Banggar DPR dan pimpinan DPR dalam rapat.

Rapat dilaksanakan di ruang rapat Banggar DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat tersebut.

Mulanya, Puan membacakan unsur pimpinan Banggar dari unsur fraksi. Dia kemudian meminta persetujuan dari para peserta rapat.

"Apakah susunan pimpinan Badan Anggaran DPR dapat disetujui?" tanya Puan.

"Setuju," jawab para peserta rapat.

Berikut jajaran Banggar DPR.

Ketua: Said Abdullah dari Fraksi PDIP

Wakil Ketua: Wihadi Wiyanto dari Fraksi Gerindra

Wakil Ketua: Muhidin M Said dari Fraksi Golkar

Wakil Ketua: Jazilul Fawaid dari Fraksi PKB

Wakil Ketua: Syarief Alkadrie dari Fraksi NasDem

Anggota Banggar DPR Harus Paham Tentang Ekonomi Makro, Kebijakan Fiskal, dan Sistem Akuntansi

Banggar DPR menjalankan fungsi anggaran, baik secara konstitusional, politik, dan kepastian hukum. Kewenangan dalam pelaksanaan fungsi anggaran, secara konstitusional diatur dalam pasal 20 A Undang-Undang Dasar 1945 dan secara operasional diatur dalam Undang Undang MD3.

Dengan demikian, mandat Banggar DPR sebagai alat kelengkapan dewan dalam menjalankan fungsi anggaran sangat kuat.

Secara politik, fungsi anggaran yang dilaksanakan oleh Banggar DPR saat melakukan pembahasan RAPBN bersama-sama dengan pemerintah. Satu satunya undang undang yang kedudukannya diusulkan oleh pemerintah adalah RUU APBN.

Melalui pembahasan bersama antara Banggar DPR dan pemerintah, inilah aspek-aspek politik anggaran yang menjadi agenda pembangunan pemerintah dan partai partai melalui masing masing fraksinya.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah mengatakan bahwa secara konstitusional dan politik, fungsi anggaran Banggar DPR sangat penting.

Dia menilai bahwa peningkatan kapasitas anggota Banggar DPR dalam pemahamannya tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal, dan sistem akuntansi negara menjadi sangat penting.

Apalagi yang menjadi mitra kerjanya adalah Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Bank Indonesia yang memiliki jam terbang tinggi terhadap ketiga hal di atas.

"Harapan saya, ke depan masing-masing fraksi memerhatikan penguasaan pengetahuan dan kapasitas anggota Banggar tentang hal hal di atas. Hal ini bertujuan untuk mengimbangi pemerintah, agar bisa menjadi counterpart yang tangguh dan produktif. Dengan demikian proses pembahasan antara Banggar dan pemerintah dalam soal anggaran makin berkualitas, meskipun Banggar DPR juga di-back up oleh para tenaga ahli," ujar Said, beberapa waktu lalu.