Viral Undangan Haul Berkop Kemendes, Pimpinan DPR: Pisahkan Kepentingan Pribadi dan Negara

Wakil Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa memastikan pihaknya tidak akan masuk dalam kabinet Prabowo-Gibran. (Delvira Hutabarat).

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa buka suara terkait penggunaan kop surat Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal dalam undangan kegiatan haul Hari Santri dan tasyakuran di Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma'mun. Saan mengingatkan agar para pejabat lebih berhati-hati dalam melaksanakan setiap kegiatan.

"Nanti kan di Komisi V ya, mitra kerjanya, dan saya harap memang para pejabat ya, khusus baik di pemerintahan maupun DPR, untuk lebih hati hati, bisa menempatkan posisi, kan gitu," kata Saan, saat di wawancarai di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

"Mana dalam kerangka kepentingan tugas sebagai pejabat negara tugas negara, tugas-tugas mana dalam rangka kepentingan pribadi," sambungnya.

Lebih lanjut, Saan pun mewanti-wanti agar para pejabat di DPR dan pemerintah untuk bisa memisahkan kepentingan pribadi dan negara.

"Jadi hendaknya ini lebih hati-hati dalam melakukan berbagai aktivitas dan bisa memisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sebagai pejabat negara," tegas dia.

2 dari 3 halaman

Komitmen Awasi Kinerja Pemerintah

Nasdem — Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat Saan Mustopa. (Liputan6.com/Winda Nelfira).

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan pihaknya akan mengingatkan mitranya mengenai tugas masing-masing. Dia berkomitmen DPR akan mengawasi kinerja-kinerja pemerintah.

"Kalau menurut saya sih, mungkin dari sisi politisi saja kita menjagalah suasana politik, bermasyarakat dan seterusnyalah, untuk menggunakan posisi-posisi kita yang tidak menyimpang," jelasnya.

"Kalau menyimpang, pasti kita ingatkan. Memang tugas DPR itu kan mengawasi kerja pemerintah. Kalau menyimpang, pasti kita ingatkan. Kalau diingatkan nggak ya, kita tegakkan aturannya," pungkas dia.

3 dari 3 halaman

Klarifikasi Yandri Susanto

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengklarifikasi terkait viralnya undangan haul berkop surat Kemendes. Kegiatan tersebut digelar di Pondok Pesantren BAI Mahdi Sholeh Ma'mun miliknya di Kabupaten Serang, Banten.

Yandri Susanto memastikan bahwa kegiatan haul ini tidak ada kaitannya dengan unsur atau muatan politik. Bahkan pihaknya juga mengaku tidak ingin acara haul orang tuanya ini ditunggangi oleh unsur politik.

"Selama proses berlangsung tidak ada unsur politik, kami juga tidak mau acara ini ditunggangi oleh unsur politik. Termasuk hari ini kita menyumbangkan makanan, itu atas nama emak kami," kata Yandri di Serang, Selasa (20/10/2024).

Meski demikian, Yandri mengucapkan terimakasih kepada eks Menko Polhukam Mahfud MD yang telah menegurnya lewat akun X (Twitter).

"Terimakasih kepada Pak Mahfud yang sudah mengeritik itu dan tidak akan kita ulangi lagi. Tetapi hari ini murni betul-betul untuk kegiatan Hari Santri dan haul emak kami, tidak ada unsur yang lain," katanya.

Yandri mengaku hal tersebut bisa dikoreksi dan kegiatan itu tidak disalahgunakan. "Sebenarnya acara ini bukan hanya kepala desa saja kita undang, juga Pj Gubernur yang diwakili oleh pak sekda dan kepala daerah lainnya, rektor, alim ulama, dan tokoh masyarakat," katanya.

Reporter: Alma Fikhasari

Sumber: Merdeka.com

Usai Serahkan Jabatan Menhan, Presiden Prabowo Subianto Diarak ke Istana Negara