Sukses

CSIS Nilai Prabowo Libatkan Partai Nonparlemen di Kabinet untuk Jaga Stabilitas Politik

Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes menilai, langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas politik, baik di dalam maupun di luar parlemen.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk sejumlah tokoh sebagai menteri, wakil menteri, staf khusus, dan utusan khusus. Penunjukan ini mencakup individu dari dalam dan luar parlemen.

Menurut Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, langkah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas politik, baik di dalam maupun di luar parlemen.

"Partai seperti PSI, PBB, Garuda, Prima, dan Gelora yang tidak memiliki kursi di DPR tetap diberi posisi di pemerintahan untuk memastikan stabilitas politik di luar parlemen," jelas Arya dalam sebuah media briefing di Auditorium CSIS Building, Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Tak hanya partai non-parlemen, Prabowo juga melibatkan kelompok bisnis, agama, dan relawan dalam kabinetnya, yang dijuluki kabinet Merah Putih. Langkah ini, menurut Arya, menunjukkan upaya Prabowo dalam meredam potensi ketidakstabilan yang dapat datang dari berbagai kelompok kepentingan.

"Ini adalah upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan di dalam dan di luar DPR," ujarnya.

Arya menambahkan bahwa strategi ini dirancang agar kabinet tidak hanya bergantung pada dukungan parlemen tetapi juga mengakomodasi dukungan dari elemen-elemen non-parlemen guna menjamin pemerintahan yang stabil dan efektif.

 

2 dari 2 halaman

Dorong Pemerintah Lakukan Evaluasi Berkala

Selain itu, Arya mendorong agar pemerintahan melakukan evaluasi berkala dan melakukan reshuffle kabinet jika diperlukan demi menjaga efektivitas kerja para menteri.

"Kabinet yang gemuk ini perlu diawasi ketat agar tidak menimbulkan konflik kepentingan," katanya.

Ia menegaskan, evaluasi berkala sangat penting agar kabinet tetap optimal dan tidak terhambat konflik internal. Arya pun menyarankan agar Prabowo tidak segan melakukan reshuffle jika ada menteri yang tidak menunjukkan kinerja baik.

"Reshuffle bisa dilakukan bahkan enam bulan setelah kabinet dilantik jika diperlukan, demi memastikan program-program strategis pemerintah dapat berjalan lancar," pungkasnya.

Video Terkini