Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengaku telah bertemu dengan Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin. Dalam pertemuan tersebut, salah satu yang dibahas yakni terkait pemanfaatan tanah aset sitaan dari para koruptor.
Maruarar ingin agar barang sitaan negara dari para koruptor tersebut bisa dibagikan atau dijual dengan murah kepada masyarakat.
Baca Juga
"Kita sudah ketemu Jaksa Agung, bagaimana tanah-tanah sitaan dari koruptor itu, saya barusan bicara dengan Pak Ateh, Kepala BPKP, hari Kamis saya ke tempatnya jam 2 siang, untuk masuk ke Dirjen Kekayaan Negara dan saya mohon itu bisa dibagikan atau dijual dengan murah kepada rakyat," kata Maruarar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Advertisement
"Jadi kalau komponen tanah itu kan sangat tinggi, ya berapa persen daripada harga jual," tambahnya.
Pria yang akrab disapa Ara ini ingin agar tanah aset sitaan negara itu dapat dijual dengan murah kepada rakyat.
"Jadi kalau tanahnya bisa diberikan dengan murah dan juga atau gratis kepada rakyat. Kemudian dia punya material bangunan untuk bangun rumahnya juga bisa murah," ujarnya.
"Saya rasa kita bisa benar-benar kasih harga murah buat rakyat, karena komponen tanah dan komponen itu bisa murah," kata Maruarar memungkasi.
Reporter: Nur Habibie
Merdeka.com
Maruarar Hibahkan Tanah untuk Bangun Rumah Gratis
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait gerak cepat mewujudkan target Program 3 Juta Rumah per Tahun milik Presiden Prabowo Subianto.
Ara, panggilan akrabnya bersedia memberikan lahan berupa tanah perusahaan miliknya untuk di Tangerang menjadi lokasi ground breaking pembangunan rumah gratis beserta isinya dengan menggandeng pihak swasta yakni Agung Sedayu.
"Saya rencananya 10 November 20204 mendatang akan melaksanakan ground breaking rumah gratis untuk rakyat di Tangerang. Tanahnya milik perusahaan yang bangun rumahnya perusahaan lain Agung Sedayu sama isinya,” kata Menteri Ara di sela-sela Diskusi Program 3 Juta Rumah bertemakan "Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat" dilansir Selasa (29/10).
Menteri PKP Maruarar menyatakan tidak masalah apabila swasta ikut membangun rumah rakyat dengan berbagai skema dan bentuknya. Baginya yang terpenting bantuan hunian tersebut benar-benar diberikan kepada rakyat yang membutuhkan.
“(Bantuan rumah) macam-macam bentuknya. Kalau dari swasta tanahnya yang bangun rumah juga swasta kan bisa intinya dikasih ke rakyat yang tepat dan jangan sampai salah sasaran. Kita ngasih BLT aja sering tidak tepat. Nanti data base penerima bantuan kalau perlu buat sendiri saja lah,” terangnya.
Advertisement
Ajak Swasta Bangun 3 Juta Rumah
Dia juga mengajak semua pihak termasuk sektor swasta melalui program CSR untuk terlibat secara aktif dalam Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Mengingat, pembangunan perumahan juga akan memberi efek berganda atau multiplier effect hingga pembukaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara.
“Nanti kita lihat dulu kondisi dan lokasinya seperti apa (bangunan rumah tapak atau rumah susun -red). Silakan swasta bentuknya apa bisa CSR atau apa saja yang penting ada rumah buat rakyat. Mau disewain nggak? atau mau dijual juga nggak? ya saya maunya rumahnya gratis dikasih saja buat rakyat," terangnya.
Dia juga memohon doa serta dukungan dari semua pihak agar rencana kerjanya berjalan lancar di lapangan. Selain itu, dirinya juga berharap ke depan tidak ada lagi lokasi pembangunan rumah yang eksklusif namun harus dihuni dari berbagai kalangan.
"Rencana saya di situ ada guru berpenghasilan rendah, TNI berpenghasilan, Polisi berpenghasilan rendah karena TNI dan Polisi kalua yang bintara atau tamtama jarang pindah tempat. Intinya jangan jadi hunian ekslusif dan variasi ada ASN dan masyarakat juga sehingga bisa jadi role model atau percontohan rumah gratis,” tandasnya.