Mabes Polri Serahkan Polemik Ipda Rudy Soik ke Polda NTT

Liputan6.com, Jakarta - Mabes Polri menyerahkan sepenuhnya polemik kasus Ipda Rudy Soik ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Kapolda NTT Irjen Daniel Tahi Silitonga. Ipda Rudy Soik dikenakan sanksi pemecatan diduga lantaran membongkar perkara mafia BBM.

“Terkait dengan kasus di NTT, kemarin sudah dijelaskan sangat lengkap oleh Kapolda, tentu ya Kapolda melaksanakan arahan sesuai dengan ketentuan berlaku,” tutur Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan, Selasa (29/10/2024).

“Jadi apa yang sudah ditindaklanjuti oleh Kapolda, tentunya menjadi representasi hasil dari kebijakan kemarin di Komisi III yang dilaksanakan kemarin,” sambungnya.

Sandi yakin, Kapolda NTT akan mengeluarkan keputusan berdasarkan masukan dan pertimbangan dari hasil rapat bersama Komisi III DPR RI pada Senin, 28 Oktober 2024 lalu.

“Nanti sudah ada sistem yang mengatur bahwa prosesnya sedang berlangsung, tentu Bapak Kapolda akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan saran dan masukan dari Komisi III,” kata Sandi.

Komisi III DPR RI telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Daniel Tahi Silitonga terkait kasus pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Ipda Rudy Soik.

Diketahui, kasus tersebut bermula saat Ipda Rudy melakukan penyelidikan kasus bahan bakar minyak (BBM) ilegal di wilayah hukum Polda NTT.

Anggota Komisi III DPR dari NTT, Stevano Rizki Adranacus menyatakan siap mengawal kasus tersebut hingga tuntas. Stevano menegaskan bahwa warga NTT sangat membutuhkan penegakan hukum yang adil dan bermanfaat bagi rakyatnya.

"Pesan saya kepada Bapak Kapolda dan rekan-rekan sekalian jika benar Bapak Kapolda, maka kami bakcup secara penuh, tetapi jika tidak ada yang benar kami di Komisi III akan berada di garda terdepan untuk mengingatkan saudara-saudara sekalian," kata Stevano, saat RDP Komisi III DPR dengan jajaran Polda NTT, Senin (28/10/2024).

Stevano menegaskan, jika memang betul apa yang diberitakan media selama ini bahwa Polda NTT bertindak sewenang-wenang tanpa dasar memberhentikan Ipda Rudy Soik, maka sangat memprihatinkan dan kemunduran dalam penegakan hukum di tanah air khususnya di NTT.