Pemerintah Diminta Kaji Ulang Program Transmigrasi di Papua

Liputan6.com, Jakarta - Pemuda Katolik se-Tanah Papua dalam Kongres Nasional Pemuda Katolik meminta pemerintah mengkaji ulang Program Strategis Nasional, termasuk program transmigrasi dan cetak sawah di wilayah Papua.

Para pemuda ini menilai proyek-proyek tersebut merusak ekosistem hutan adat, tatanan sosial, dan mengabaikan hak-hak hidup masyarakat adat di tanah Papua.

“Papua bukan tanah kosong. Ini tanah bertuan dengan masyarakat yang memiliki hak atas lingkungan dan budayanya. Kami, Pemuda Katolik se-Tanah Papua, tidak butuh transmigrasi. Yang dibutuhkan adalah pendidikan, kesehatan, akses air bersih, listrik, dan fasilitas dasar lainnya,” ungkap Melianus Asso, Ketua Pemuda Katolik Komda Papua.

Ia menegaskan bahwa proyek nasional tersebut seharusnya mempertimbangkan hak dan aspirasi masyarakat lokal yang memiliki kedekatan spiritual dengan alam.

Pada sesi Pleno II, Ketua Pemuda Katolik Komda Papua Tengah, Tino Mote, menyampaikan beberapa pandangan yang mengedepankan pentingnya menjaga lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat lokal.

“Sebagai organisasi Katolik yang berlandaskan nilai-nilai Laudato si’ dari Paus Fransiskus, kami bertanggung jawab untuk melestarikan lingkungan. Pemerintah seharusnya memahami bahwa Papua bukanlah wilayah kosong. Transmigrasi dan proyek cetak sawah di sini tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat dan malah menimbulkan keresahan,” jelas Tino.

Pemuda Katolik se-Tanah Papua juga meminta agar Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, dan Pemerintah Provinsi bekerja sama dalam mengatasi isu ini.

“MRP tidak dapat berjalan sendiri; perlu sinergi dari semua pihak terkait, mulai dari pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat,” ujar Vincentius Paulinus Baru, Koordinator Pemuda Katolik Wilayah Papua sekaligus anggota MRP.

Ia menegaskan bahwa regulasi yang jelas dan ketat harus diterapkan untuk memastikan tidak ada eksploitasi ilegal yang mengabaikan kesejahteraan masyarakat adat di Papua.