Rapat Perdana dengan DPR, Menteri HAM: Saya Jadi Menteri Bukan karena Sempat Oposisi

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menilai bahwa permintaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang mengusulkan peningkatan anggaran kementeriannya menjadi Rp20 triliun bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Andreas, Prabowo telah mengingatkan kabinetnya untuk melakukan efisiensi anggaran. Dia juga menegaskan bahwa permintaan tersebut tidak relevan karena anggaran tahun 2025 sudah ditetapkan melalui pembahasan antara Pemerintah dan DPR RI.

"Anggaran 2025 sudah ditetapkan. Pastinya harus dibicarakan dahulu, apalagi ada pemisahan menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan," ujar Andreas dalam keterangannya, dikutip dari Antara, Jumat (25/10/2024).

Andreas menambahkan, permintaan kenaikan anggaran sebesar itu sebaiknya dibahas terlebih dahulu dalam rapat koordinasi internal pemerintah dengan menteri koordinator terkait.

Dia juga mengingatkan bahwa permintaan kenaikan anggaran yang signifikan dapat berpotensi mengganggu kebijakan fiskal nasional, terutama dalam hal alokasi anggaran secara keseluruhan.

"Setiap kenaikan yang signifikan pada satu kementerian akan mengurangi ruang anggaran bagi kementerian lain atau sektor yang juga memerlukan dana besar seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur," katanya.

Meski demikian, Andreas mengakui bahwa target yang ingin dicapai oleh Menteri HAM memiliki niat baik, yaitu untuk memajukan dan menegakkan HAM di Indonesia secara efektif.

Namun, dia menekankan bahwa hal ini harus diperhitungkan dengan matang dan diselaraskan dengan tujuan jangka panjang pemerintahan Presiden Prabowo.

"Mengingat banyaknya sektor yang memerlukan perhatian termasuk ketahanan pangan, infrastruktur, dan penanganan kemiskinan, peningkatan anggaran Kementerian HAM harus diperhitungkan dengan presisi dan menerapkan skala prioritas," tambahnya.