Ajukan Kenaikan Anggaran Rp20 Triliun, Yasonna Minta Menteri HAM Realistis

Raker Yasonna Laoly Bersama Komisi III DPR — Yasonna Laoly. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI fraksi PDIP, Yasonna Laoly meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk realistis dalam mengusulkan anggaran kementeriannya yang mencapai Rp20 triliun.

Hal tersebut disampaikan Yasonna dalam rapat perdana Komisi XIII DPR dengan Menteri HAM di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan lompatan angka itu sangat besar. Ideal mungkin saja ideal, tapi realitas juga harus kita lihat," kata Yasonna dalam rapat.

Apalagi, kata Yasonna, saat ini utang negara sudah melonjak hingga ratusan triliun rupiah.

"Saat ini APBN kita kemarin defisitnya sekitar Rp600 triliun yah. Tahun depan akan ada jatuh tempo utang sekitar Rp800-an triliun," kata Yasonna.

Sebelummya, Pigai menyebut, baru program sosialisasi saja sudah menghabiskan Rp8,3 triliun.

“Dari 283 ribu kelompok yang basisnya di pedesaan, 1 kelompok atau satu wilayah saja kita kasih Rp100 juta maka Rp8,3 triliun, itu untuk sosialisasi masyarakat lokal dan basis bawah,” kata Natalius Pigai dalam rapat.

Oleh karena itu, Pigai memastikan anggaran Rp20 trilun bukan hal besar, sebab ia telah menyiapkan 200 program bahkan 1.000 program apabila diterima oleh DPR.

“Untuk mencapai Rp20 T, saya punya lebih 200 program yang tak perlu kita sebut, baru satu program saja sudah Rp8,3 T,” kata dia.

“Belum lagi program yang lebih dari 100-200 program yang saya siapkan, kalau bapak-ibu berkenan saya bisa bikin lebih dari 1000 program,” ucap Menteri HAM Natalius Pigai menandaskan.

2 dari 2 halaman

Tak Punya Program 100 Hari

Komisi XIII DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, pada Kamis (31/10/2024). (Delvira Hutabarat).

Natalius Pigai juga menegaskan tidak memiliki program 100 hari kerja. Ia menyebut program yang dibuat adalah untuk lima tahun.

“Kami tidak punya program 100 hari. kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat dan bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” kata Pigai

Menurut Pigai, program yang biasanya dikerjakan kementerian lain selama 100 hari, sudah selesai ia garap dalam 7 hari kerja saja.

“Andaikan saya mengatakan program 100 hari tata laksana, revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi dan pengisian staf, maka saya sudah selesaikan tujuh hari Pak,” kata dia.