Liputan6.com, Jakarta - Terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029 merupakan pilihan rakyat berdasarkan suara terbanyak. Meski diwarnai oleh perbedaan pendapat, namun dianggap bagian dari dinamika politik.
Pengamat Komunikasi Politik Hendri Budi Satrio mengatakan Pilpres 2024 memiliki banyak catatan. Bahkan menurutnya, hakim di Mahkamah Konstitusi (MK) ada dissenting opinion. Terlepas dari situasi politik menjelang pemilihan, dimana ada perbedaan pendapat, Hendri mengatakan bila masyarakat saat ini tidak terpecah.
Baca Juga
“Masyarakat berbeda, tapi tidak pecah. Terpecah artinya memang terjadi perbedaan. Tapi nyatanya tidak. Di pasar, stadion tidak terpecah berdasarkan situasi politik.” ujar Hendri, Kamis (31/10/2024).
Advertisement
Hendri menyatakan, pascapenetapan hasil pemilu 2024 dan pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, ia siap untuk menjaga persatuan dan kesatuan demi keutuhan NKRI.
Sebagai Pengamat Komunikasi Politik, Hendri pun mengajak kepada seluruh kelompok masyarakat untuk menjaga dan memelihara situasi dan kondisi keamanan pasca penetapan hasil Pemilu tahun 2024 dan pascapelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta tahapan Pilkada serentak Tahun 2024 sehingga tidak tercipta suatu tindakan yang anarkis dan ricuh.
“Kelompok masyarakat jangan sampai terpecah belah dan mau diadu domba sehingga tercipta polarisasi di tengah-tengah Masyarakat.” kata Hendri.
Adanya konten hoaks yang kerap beredar di media sosial, Hendri mengimbau kepada masyarakat agar tidak termakan isu hoaks yang kerap memecah belah Masyarakat.
“Jangan sampai termakan hoaks, isu SARA dan informasi lainnya yang belum jelas kebenarannya terutama dalam pascapenetapan hasil Pemilu tahun 2024 dan pascapelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih serta tahapan Pilkada serentak Tahun 2024.” imbau Hendri.
Berikan Edukasi kepada Masyarakat
Walau demikian, Hendri pun meminta kepada pemerintah untuk memberikan edukasi kepada Masyarakat agar lebih cerdas dan bijak dalam bermain media sosial.
“Pemerintah perlu menggalakan budaya dan memberikan pendidikan politik serta tanggung jawab kepada masyarakat dalam bermedia sosial. Medsos baru bagi kita, jadi ya perlu ada tanggung jawab bagi para penggunannya. Pendidikan medsos perlu digalakan oleh pemerintah.” terang Hendri.
Hendri pun mendukung penuh program-program dan kebijakan pemerintah untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Tanah Air Indonesia. Ia mengajak seluruh masyarakat yang memiliki hak untuk memilih agar berpartisipasi aktif dalam mensukseskan Pilkada serentak Tahun 2024.
“Ini kan pesta, satu hari milih, lalu minta pertanggung jawaban. Tapi dalam politik itu sampai di dagu saja, tidak perlu sampai hati.” pungkas Hendri menutup pembicaraan.
Advertisement