Uji Coba Syarat Kepesertaan Aktif JKN bagi Pemohon SIM Digelar Secara Nasional, Ini Hasilnya

David mengungkapkan, jika pemohon belum terdaftar sebagai peserta JKN, tetap dapat mengajukan permohonan SIM dan secara bersamaan mendaftar kepesertaan JKN melalui layanan Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA) di nomor 08118165165 atau melalui Aplikasi Mobile JKN.

"Bagi pemohon dengan status kepesertaan tidak aktif karena tunggakan, mereka dapat melunasi tunggakan iurannya atau bisa memanfaatkan Program Rencana Iuran Bertahap BPJS Kesehatan (REHAB) untuk melunasi tunggakan melalui skema cicilan," ungkapnya.

"Untuk mengetahui status kepesertaan JKN, pemohon SIM dapat melakukan pengecekan secara online melalui kanal yang diberikan oleh BPJS Kesehatan seperti PANDAWA, Aplikasi Mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, atau dapat datang ke Kantor BPJS Kesehatan terdekat," jelas David.

Ia pun menegaskan, BPJS Kesehatan akan senantiasa menguatkan koordinasi dengan Kemenko PMK, Kepolisian Republik Indonesia dan Kementerian/Lembaga lainnya untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan secara berkala.

"Dengan adanya evaluasi yang dilakukan, BPJS Kesehatan berharap dapat terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," tegas David.

"Ketentuan yang diimplementasikan ini menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki jaminan kesehatan, khususnya di tengah mobilitas tinggi," imbuhnya.

David pun menyebut, ke depan, pihaknya akan melakukan integrasi sistem Aplikasi permohonan SIM milik POLRI dengan aplikasi yang dimiliki BPJS Kesehatan.

"Harapannya dengan adanya integrasi sistem ini, bisa memudahkan petugas untuk mengetahui secara cepat status kepesertaan JKN pemohon SIM," sebutnya.

Selama uji coba implementasi secara nasional, BPJS Kesehatan akan melakukan pendampingan secara berkala di setiap Satuan Penyelenggara Administrasi SIM hingga Desember 2024 melalui Duta BPJS Kesehatan maupun layanan BPJS Keliling yang sudah dijadwalkan di  masing-masing wilayah.

"Dengan adanya pendampingan tersebut bisa mempermudah seluruh petugas dalam melakukan penerbitan SIM dan mengurangi kendala yang bisa terjadi di lapangan," ujar David.

Sebagai informasi, syarat kepesertaan JKN aktif untuk mendapatkan SIM tertuang dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023. Peratura tersebut sebagai upaya pemerintah memastikan seluruh penduduk mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan, sehingga seluruh penduduk ketika membutuhkan layanan kesehatan akan dapat mengakses dengan mudah tanpa memikirkan biayan karena dijamin oleh BPJS Kesehatan.

(*)