Etika Harus Jadi Pegangan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Liputan6.com, Jakarta - Dalam pemikirannya, filsuf asal Yunani, Aristoteles menekankan etika sebagai esensi politik. Etika seharusnya menjadi pondasi dalam kehidupan politik, dan melalui etika, masyarakat diharapkan mencapai kondisi eudaimonia, sebuah konsep kebahagiaan masyarakat yang adil dan makmur.

Konsep yang senada, menurut Ahli Studi Agama Indonesian Consortium for Religious Studies Universitas Gadjah Mada Dicky Sofjan, juga diikuti cendiakiwan muslin Abu Nashr Al-Farabi yang menekankan harkat dan martabat manusia sebagai prinsip dasar dalam kepemimpinan dan pemerintahan.

Hal itu diutarakan Dicky dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) bertema Memperkokoh Etika Penyelenggara Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Universitas Sumatera Utara, Medan, Jumat (1/11/2024).

“Korupsi hanyalah satu manifestasi dari kegagalan kita dalam menjunjung tinggi etika. Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu negara paling agamis, justru memiliki tingkat korupsi yang mengkhawatirkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman agama tidak selalu berbanding lurus dengan praktik etis dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Dicky.

Ia mengidentifikasi tiga masalah utama yang memicu krisis etika di Indonesia. Pertama, "ethical deficit" atau defisit etika, yang mencerminkan kurangnya pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai moral dan agama dalam kehidupan publik.

Kedua, "hyper rationalism" atau rasionalisme berlebihan yang menyebabkan orang membenarkan tindakan tercela sebagai kejahatan yang dianggap perlu.

“Orang-orang yang menghalalkan segala cara menganggap korupsi sebagai ‘necessary evil’,” ungkapnya.

Masalah ketiga, menurut Dicky, adalah "elite intransigence", atau kebebalan elit dalam mendengarkan kritik.

“Ketidakpedulian para pejabat publik terhadap kritik adalah prasyarat terjadinya revolusi. Hal ini yang terjadi pada Revolusi Prancis dan Revolusi Iran, di mana ketidaksensitifan elit terhadap suara rakyat memicu perubahan yang besar,” tambahnya.

Tidak hanya pejabat, ruang lingkup etika menurut Feri Amsari, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, juga menyentuh keluarga para pemimpin.

Menurutnya, godaan untuk terus memegang kekuasaan tidak hanya mengakar pada pejabat yang bersangkutan tetapi juga menjalar ke anggota keluarganya

Feri juga mengutip James Madison yang mengingatkan bahwa tanpa integritas, pemerintah akan terus memperluas kekuasaannya hingga menciptakan ketergantungan dan dominasi yang kuat.

“Madison bilang kalau semua manusia adalah malaikat, tidak dibutuhkan pemerintah, karena orang sudah punya nilai etik yang mengawal mereka. Namun, kenyataannya, pemerintah tidak diisi malaikat, sehingga butuh pengawasan ketat dan regulasi yang menjaga ketertiban,” tambahnya.