Basuki Tepis Pembangunan IKN Bakal Lebih Lambat: Prabowo Minta Selesai 3-4 Tahun

Menurut dia, Prabowo menegaskan bahwa proyek IKN yang dimulai Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi itu akan dilanjutkan. Prabowo juga menyampaikan komitmen merampungkan pembangunan IKN dalam kurun waktu 4 tahun.

"Soal IKN sebanarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," ujarnya.

"Bahkan beliau sudah punya rencana akan merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun," sambung Raja Juli.

Dia menuturkan gedung-gedung pemerintahan di IKN sudah hampir rampung. Prabowo meminta Otorita IKN dapat menyelesaikan pembangunan gedung-gedung legislatif dan yudikatif di IKN dalam waktu 4 tahun.

"Bagi beliau IKN adalah Ibukota Politik. Oleh karena itu, selain gedung-gedung Eksekutif (yang sekarang hampir selesai) dalam 4 tahun kedepan OIKN harus merampungkan (2 cabang triaspolitika lainnya) yaitu gedung-gedung Legislatif dan Yudikatif," tutur Raja Juli.

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menyampaikan Prabowo ingin Sidang Paripurna DPR/MPR dapat digelar di IKN pada Agustus 2028. Prabowo juga berharap pelantikan Presiden dan Wapres periode 2029-2034 dapat dilakukan di IKN.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengaku siap kejar target menyelesaikan proyek IKN pada tahun 2028, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan Basuki usai dilantik Prabowo menjadi Kepala Otorita IKN, Selasa (5/11/2024).

"Saya kira tadi presiden waktu salamin saya beliau bilang, 'sudah ya, saya sudah ngomong, laksanakan.' Saya cuma bilang 'Siap Perintah'. Iya (selesai) 2028," kata Basuki usai pelantikan di Istana Negara Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dia menjelaskan pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN sendiri tersisa yudikatif dan legislatif. Sementara, Istana Presiden sudah rampung dan kantor kementerian dalam proses pembangunan.

Basuki pun menargetkan gedung untuk lembaga yudikatif, eksekutif, legislatif, dan hunian ASN bisa rampung 2028. Dengan begitu, sidang Paripurna DPR/MPR dapat digelar di IKN pada Agustus 2028, sesuai keinginan Prabowo.

"Kalau untuk ekosistem KIPP kan tinggal yudikatif dan legislatif. Jadi yudikatif eksekutif dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028," jelasnya.

Basuki membantah Prabowo meminta proyek IKN dikerjakan lebih lambat. Menurut dia, Prabowo justru meminta agar IKN segera dikerjakan agar rampung dalam 4 tahun.

"Oh enggak justru dia minta selesai 3-4 tahun," ucap Basuki.