Pemerintah Desa Diimbau Aktif Tanggulangi Perubahan Iklim, Ini Alasannya

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jaka Sucipta. mengajak pemerintah desa aktif menanggulangi perubahan iklim di wilayahnya masing-masing.

Ini karena kerugian yang terjadi akibat bencana alam setiap tahunnya mencapai anggaran Rp 20-50 Triliun.

“Di Indonesia bencana alam menimbulkan dampak terhadap tingkat kemiskinan. Satu dari 10 penduduk Indonesia rentan jatuh miskin akibat bencana,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Sejauh ini, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp8-12 juta per desa untuk mendukung penanganan perubahan iklim. Anggaran ini dipakai untuk berbagai macam kegiatan, seperti normalisasi sungai, irigasi dan pembangunan saluran air, pembangunan energi alternatif dan terbarukan serta pengelolaan sampah dan limbah.

Namun, Jaka mengakui, saat ini masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam mengintervensi dana desa khusus untuk mengatasi perubahan iklim.

Di antaranya, belum dimasukkannya tingkat resiko dampak perubahan iklim sampai ke level desa-desa, data keberpihakan desa terhadap aksi mitigasi dan adaptasi iklim belum ada, kodefisikasi dari kementerian dalam negeri untuk kepentingan forması pengalokasian dana desa dan minimnya data administrasi wilayah pedesaan juga belum lengkap.

Untuk itu, Jaka mengatakan bila kementerian keuangan saat ini memantau pemetaan dana desa yang diterima oleh aparat.

Diketahui, perubahan iklim telah menjadi keprihatinan dan isu global karena dampaknya yang sangat luar biasa bagi kehidupan umat manusia di muka bumi. Oleh karena itu, Jaka menyebut perlu upaya penanggulangan perubahan iklim bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah saja, tetapi juga pemerintahan desa.