Satpol PP Kabupaten Bogor Akan Bongkar Kembali Bangunan Warpat di Kawasan Puncak

Massa PKL ricuh dengan Satpol PP di puncak — Penertiban PKL sebagai instruksi Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu agar ratusan pedagang di kawasan Puncak mengisi kios yang telah disiapkan Pemerintah Kabupaten Bogor, yakni Rest Area Gunung Mas. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menegaskan akan melanjutkan penertiban terhadap bangunan liar yang berdiri di kawasan wisata Puncak Bogor. Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bogor, Anwar Anggana di Cibinong.

"Rencana penertiban bangunan di Warpat Cisarua dipastikan sekitar pekan depan," ujarnya dikutip dari Antara Jumat (8/11/2024).

Dalam penertiban kali ini, Satpol PP akan kembali mengerahkan alat berat untuk merobohkan bangunan permanen yang telah berdiri selama bertahun-tahun. Penertiban ini dilakukan setelah beberapa kali surat peringatan kepada pengelola warung patra atau warpat tidak diindahkan.

Proses tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Bogor Nomor 81 Tahun 2023 tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Bangunan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Menurut Pasal 8 ayat 5 dalam peraturan tersebut, setelah surat teguran dilayangkan, pengelola diberi waktu 7 x 24 jam untuk membongkar bangunan secara mandiri. Jika tidak dilakukan, Pemerintah Kabupaten Bogor akan mengambil tindakan pembongkaran.

Anwar menambahkan bahwa surat peringatan telah diberikan kepada para pedagang di Warpat Puncak Asri dan pedagang blok buah. "Salah satunya adalah bangunan yang didirikan kembali pasca-pembongkaran di warpat," jelasnya.

Dalam tiga bulan terakhir, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan dua kali penertiban dengan mengerahkan personel Satpol PP dan sejumlah alat berat. Penertiban tahap pertama dilaksanakan pada Senin, 24 Juli 2024, dipimpin oleh Penjabat Bupati Bogor saat itu, Asmawa Tosepu, yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Umum Kementerian Dalam Negeri RI.

2 dari 3 halaman

Penertiban Tahap Kedua

Penertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di kawasan Gunung Mas Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, diwarnai perlawanan dari pedagang. (Achmad Sudarno).

Pada penertiban ini, sebanyak 329 bangunan di sepanjang Jalur Puncak diratakan, terdiri dari 185 bangunan dari Paralayang hingga Rest Area Gunung Mas, dan 144 bangunan dari Simpang Taman Safari Indonesia hingga Rest Area Gunung Mas.

Penertiban tahap kedua dilakukan mulai dari Paralayang hingga Puncak Pas pada Senin, 26 Agustus 2024. Sebanyak 196 lapak PKL, termasuk warpat yang menjadi ikon wisata di Puncak, diratakan menggunakan alat berat.

Ratusan pedagang yang terkena dampak penertiban juga diberikan tempat layak untuk berjualan di Rest Area Gunung Mas, yang terletak tepat di sebelah gerbang Agro Wisata Gunung Mas dan berseberangan dengan area landing paralayang.

3 dari 3 halaman