Menteri Kehutanan Akan Dampingi Hashim Djojohadikusumo di Pertemuan COP29

Adik Presiden Prabowo Subianto Ditunjuk Pimpin Delegasi Indonesia Bahas Emisi Karbon di COP29 Azerbaijan — Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq, Special Envoy for Energy and Environment Hashim Djojohadikusumo, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (29/10/2024). (dok. Liputan6.com/Dinny Mutiah)

Liputan6.com, Jakarta Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, diserahi tugas penting saat COP29 berlangsung di Baku, Azerbaijan, pada 11-22 November 2024. Di mana dia akan memimpin delegasi Indonesia membahas capaian negara terkait upaya menurunkan emisi karbon.

Nantinya, Hashim akan didampingi oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai wakil ketua delegasi mendampingi Hashim Djojohadikusumo di COP29.

Raja Juli menuturkan, forum tersebut sangat penting. Pasalnya, COP29 akan memutuskan peta kebijakan dunia mengenai aksi mitigasi perubahan iklim, termasuk peran Indonesia.

"Delegasi Indonesia akan bekerja serius memperjuangkan kesepakatan-kesepakatan global mewujudkan dunia yang lebih hijau dalam konteks kepentingan nasional Indonesia tentunya," kata Raja Juli seperti dilansir dari Antara, Sabtu (9/11/2024).

Sebelumnya, Hashim bakal memimpin delegasi Indonesia membahas capaian negara terkait upaya menurunkan emisi karbon yang dilakukan demi mencegah kenaikan suhu Bumi 1,5 derajat celcius.

"Kebetulan pada COP29 ini nanti yang akan jadi head of delegation, yaitu Pak Hashim Djojohadikusumo. Beliau juga sekaligus Special Envoy for Energy and Environment yang ditunjuk Bapak Presiden (Prabowo)," ucap Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat jumpa pers seusai Rapat COP29 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Hashim yang ikut dalam rapat perdana membahas COP29 menyatakan bahwa Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono juga akan ikut dalam rombongan delegasi tersebut. Salah satu misi yang dibawa adalah carbon trading, yakni menawarkan cadangan karbon Indonesia ke negara-negara di dunia untuk mendapat imbal balik finansial.

2 dari 2 halaman

Adik Presiden Prabowo Subianto Ditunjuk Pimpin Delegasi Indonesia Bahas Emisi Karbon

"Itu dari 2018, 2019, 2020 sudah dihitung, sudah diverifikasi UN. Ini kita bisa dapat sesuatu, menawarkan pada dunia kurang lebih 577 juta ton karbon dioksida. Itu untuk tiga tahun. Terus sedang dihitung sekarang untuk 2021-2023, kurang lebih 600 juta ton. Jadi ini nanti akan ditawarkan Pak Menteri pada dunia internasional," kata Hashim.

Menurut Hashim, karbon tersebut bisa dihargai minimal 10 dolar AS per ton. Jika dikalkulasi, angkanya bisa mencapai kurang lebih Rp190 triliun yang akan jadi potensi tambahan pendapatan negara di luar APBN.

Sementara, Menteri Lingkungan Hidup (MenLH) Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan bahwa fokus diplomasi Indonesia di COP29 adalah menunjukkan capaian yang diraih terkait upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Sejumlah artikel dari Paris Agreement sedang diupayakan Hashim untuk disetujui pemerintah.

"Kalau itu nanti dieksekusi, (Indonesia) jadi satu-satunya negara yang telah mengimplementasikan Paris Agreement di Artikel 6. Jadi, belum ada yang lain," kata Hanif.

Ribuan Penyelenggara Pilkada Serentak 2024 Kota Banda Aceh Ikuti Apel Akbar

Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia (tengah) sesaat sebelum mengumumkan pengurus baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029 di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Kamis (7/11/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Buruh yang terdiri dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengikuti aksi di depan Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta, Kamis (7/11/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

raja juli antoni
Pejabat
Presiden Joko WIdodo Widodo (Jokowi) melantik Raja Juli Antoni menjadi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Lihat Selengkapnya
raja juli antoni
Hashim Djojohadikusumo
COP29
menteri kehutanan