Program Makan Bergizi Gratis Disambut Penuh Sukacita, Mulai Januari 2025 Menyasar hingga 20 Juta Pelajar

Program Makan Bergizi Gratis telah didengungkan sejak masa kampanye oleh Presiden Prabowo. Komitmen untuk mewujudkan program ini disampaikan langsung dalam rapat kabinet perdana.

Presiden Prabowo bahkan menyebut mempertaruhkan jabatannya untuk program, dengan target sebanyak lebih dari 80 juta penerima manfaat itu dapat terlaksana baik.

Prabowo juga menganalogikan kebutuhan waktu untuk mempersiapkan program makan bergizi gratis dengan istilah 'tak punya tongkat Nabi Sulaiman' saat membahas soal rencana tersebut.

"Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu 2 minggu atau 3 bulan, tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman," ujar Prabowo dalam memimpin sidang kabinet paripurna perdana di Kantor Presiden Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024.

Menurut Prabowo, meski dihadapkan pada tantangan teknis dan logistik, dia tetap percaya kerja sama yang baik program ini bisa berhasil dalam jangka panjang.

"Saya haqqul yaqin saya pertaruhkan, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategic," tegasnya.

Sebagai bentuk keseriusan, Prabowo telah membentuk Badan Gizi Nasional. Dia berharap Kepala Badan Gizi Nasional dan jajarannya yang sudah dibentuk bisa segera bekerja maksimal.

Meski begitu, Prabowo sadar program Makan Bergizi Gratis tidak bisa langsung berjalan sempurna, apalagi di tahap-tahap awal. Tetapi, semua itu bisa diusahakan jika dipersiapkan matang sejak jauh hari.

Lalu, seperti apa persiapan program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan bagaimana aturan pembagiannya?

Berdasarkan Pepres Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Badan Gizi Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional dari program MBG.

Dikutip dari laman Instagram Kantor Komunikasi Kepresidenan RI, @pco.ri, pemberian Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak sekolah disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan, sehingga semua anak mendapatkan asupan bergizi saat bersekolah.

Ada empat target utama penerima program Makan Bergizi Gratis. Yaitu peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA (negeri dan swasta), dengan rincian; peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, serta pendidikan pesantren.

Kedua yakni balita atau anak usia di bawah lima tahun, ketiga adalah ibu hamil, dan terakhir ibu menyusui.

Adapun sasaran Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap selama lima tahun ke depan; pada 2025 sekitar 40 persen, tahun berikutnya sekitar 80 persen dan 2029 mencapai 100 persen.

Pada 2025, program ini menargetkan 5.000 satuan pelayanan. Lalu di 2027, satuan pelayanan ini diharapkan sudah menyentuh angka 30 ribu.

Pemberian MBG (1 kali sehari) untuk anak sekolah disesuaikan dengan jadwal belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan. Anak PAUD-Kelas 2 SD mendapat jatah duluan pada pukul 8 pagi, lalu kelas 3-6 SD dibagikan pukul 9.30 pagi, dan SMP-SMA dibagikan pukul 12 siang.

Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional, Ikeu Tanziha mengatakan nantinya program tersebut kemungkinan diprioritaskan untuk daerah yang memiliki angka stuntingnya tinggi. Meski begitu sampai saat ini masih menunggu kesiapan dari unit pelayanan.

Sekolah-sekolah yang ada di kabupaten daerah kemungkinan diprioritaskan, dibandingkan sekolah yang ada di kota-kota.

"Jadi unit pelayanan yang menentukan nanti di mana titik untuk intervensi. Sehingga dana-dana tersebut memang kita upayakan pada sekolah-sekolah yang relatif pada daerah kabupaten-kabupaten," tuturnya dalam media briefing Makan Bergizi Gratis, dikutip dari YouTube FMB9ID.

Badan Gizi Nasional juga akan mengintegrasikan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk UMKM dan sektor swasta, dalam penyediaan bahan makanan bergizi lokal.

"Keterlibatan UMKM lokal sangat penting agar dana yang dialokasikan juga berdampak positif bagi ekonomi daerah. Kami ingin memastikan bahan makanan yang diberikan memenuhi standar gizi sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional," ujarnya.

Isi Menunya 'Khas' di Setiap Daerah

Untuk menu makanan, nantinya juga disesuaikan wilayah masing-masing. Misalnya, daerah Padang dengan preferensi menu makanan Padang, hingga daerah Sunda dengan preferensi menu makanan Sunda.

Hal ini bertujuan agar makanan yang dikonsumsi tak ada yang dibuang alias dihabiskan oleh anak-anak tersebut. Tak hanya itu, menu makanan ini juga nanti disesuaikan dengan kondisi anak tersebut.

"Siapa yang membuat menu? Itu tenaga gizi yang ada di situ. Kemudian mereka juga bekerja sama dengan kader, puskesmas, dalam rangka untuk melihat preferensi anak," imbuhnya.

BGN juga menggandeng Kodim di berbagai wilayah untuk mendukung efektivitas pelaksanaan. Kodim memiliki peran strategis dalam membantu penyaluran ke wilayah-wilayah sulit jangkauan, terutama di daerah-daerah terpencil dan daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Di samping anak sekolah, target penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, dengan pendekatan dapur umum yang mampu melayani 2.500 hingga 3.000 anak per unit layanan.

Nantinuya keberhasilan program akan dievaluasi secara berkala, termasuk melalui indikator kesehatan, seperti tinggi badan dan berat badan anak, yang diukur oleh tenaga gizi di setiap unit pelayanan.

Evaluasi ini nantinya akan melibatkan beberapa instansi, termasuk Puskesmas dan sekolah, dengan dukungan pengawasan dari BPOM untuk memastikan standar keamanan pangan terjaga.

Dalam sebuah diskusi virtual belum lama ini, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat memberikan sumbangan ke produk domestik bruto (PDB) 2025 sampai Rp4.510 triliun atau setara 34,2 persen dari PDB nasional.

Menurut Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, sumbangan tersebut berasal dari efek pengganda (multiplier effect) yang bisa ditimbulkan dari program yang anggarannya digolongkan ke dalam belanja pendidikan tersebut.

Adapun berdasar studi Indef, untuk setiap peningkatan Rp1 triliun pada belanja pendidikan, akan mendorong peningkatan nilai PDB hingga Rp63,52 triliun. Sementara, setiap Rp1.000 yang dikeluarkan pemerintah untuk MBG, dapat memberi manfaat hingga Rp63.500 terhadap perekonomian nasional.

"Pada tahun 2025, dengan sasaran sekitar 19,47 juta orang dengan estimasi biaya sekitar Rp71 triliun, maka estimasi daya dorongnya terhadap PDB itu sekitar Rp4.150 triliun,” kata Esther.

Kemudian pada 2026, dengan sasaran penerima sebanyak 30,46 juta orang dan alokasi biaya sebesar Rp109,7 triliun, potensi peningkatan PDB yang bisa didapatkan sekitar Rp6.967,2 triliun.

Dan pada 2027, dengan sasaran penerima sebanyak 41,45 juta orang dengan estimasi biaya Rp149,2, dorongan yang bisa ditimbulkan terhadap PDB sekitar Rp9.479,4 triliun.

Selanjutnya, pada 2028, dengan jumlah penerima yang melonjak cukup signifikan, yakni mencapai 62,18 juta orang dan dengan alokasi biaya Rp223,8 triliun, MBG dapat memberikan sumbangan hingga Rp14.219,1 triliun ke PDB.

Pada tahun terakhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, jika sasaran penerima program dinaikkan menjadi 82,9 juta orang dan dengan biaya Rp298,4 triliun, sumbangan ke PDB berpotensi melonjak hingga Rp18.958,8 triliun.

Jadi Priotitas Kementerian Komdigi

Presiden RI Prabowo Subianto telah meminta semua menteri mendukung jalannya program makan bergizi gratis. Bahkan, ia mempersilakan para menterinya mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih jika tak setuju dengan program tersebut.

Semuanya kementerian langsung sat set. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengungkapkan, jika kampanye makan bergizi gratis menjadi program prioritas jangka pendek kementerian yang ia pimpin.

"Yang juga menjadi prioritas dalam jangka pendek adalah bagaimana Kemkomdigi dapat mendukung program prioritas pemerintah, di antaranya makan Bergizi Gratis melalui kampanye program secara masif," kata Meutya.

Ia menilai, jika kampanye program makan bergizi gratis sangat penting. Terlebih kampanye itu bisa melibatkan dan menambah pengetahuan masyarakat terhadap makan bergizi gratis.

"Dan ini kita anggap penting sebagai pelibatan masyarakat, pengetahuan masyarakat, agar masyarakat juga dapat mendukung dan terlibat aktif dalam program pemerintah khususnya makan bergizi gratis," ujarnya.

Merujuk hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, mayoritas publik mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

Survei ini dilakukan terhadap 1.200 responden di seluruh Indonesia pada 10-15 Oktober 2024, lima hari sebelum Prabowo dan Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

Dalam survei nasional ini, masyarakat memberikan dukungan tinggi terhadap program makan bergizi gratis yang mencapai 77,6% dan turut mendapatkan tingkat awareness yang tinggi.

Lebih lanjut, sebanyak 65,5% responden percaya program tersebut akan memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan 66,1% merasa yakin program itu dapat membantu mengatasi masalah gizi buruk di Indonesia.

(*)