Ada Layanan Lapor Mas Wapres, Pengamat: Kebijakan Begini Harusnya Dibuat Selevel Wali Kota

Hensat menekankan agar Gibran serius dengan layanan aduan yang dibuat ini. Dia berharap layanan Lapor Mas Wapres itu tidak hanya sekadar menampung aduan masyarakat.

"Dia harus serius, dalam arti jangan sampai layanan aduan itu jadi 'PHP' (pemberi harapan palsu) kepada masyarakat, yang berharap agar pemerintah menindaklanjuti aduan mereka saat datang ke sana," ujar Hensat.

Lebih lanjut, Hensat juga berharap tidak akan ada drama dalam layanan aduan yang dibuka Gibran Rakabuming Raka. Dalam artian layanan itu tak hanya menampung, tetapi juga langsung menindaklanjuti aduan-aduan masyarakat seluruh Indonesia.

"Jangan ada drama, jangan cuma menerima aduan masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Dan satu lagi, harus bisa menindaklanjuti seluruh aduan masyarakat Indonesia," ucap Hensat.

Baca juga Pengemudi Ojol Ngadu ke 'Lapor Mas Wapres', Minta Relokasi Rusun

Sebelumnya, Deputi Administrasi Sekretariat Wakil Presiden RI (Setwapres) Sapto Harjono membeberkan alasan Wapres Gibran Rakabuming Raka meluncurkan program 'Lapor Mas Wapres' yang dimulai Senin (11/11/2024).

Sapto menyatakan keinginan Gibran sebagai pejabat negara dalam mengakomodasi keluhan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

"Pada intinya Bapak Wapres, Wakil Presiden memberikan perhatian terhadap upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan beliau ingin semakin memudahkan masyarakat menyampaikan aduannya dengan membuka kanal baru Lapor Mas Wapres," kata Sapto saat dijumpai awak media di Kantor Setwapres RI, Senin.  

Dengan adanya aduan atau pelaporan dari masyarakat yang diterima dalam program itu, lanjutnya, maka nantinya akan dijadikan rujukan oleh Gibran untuk membuat kebijakan.

"Jadi memang beliau (Wapres Gibran) sangat memerlukan rekap laporan apakah itu secara harian atau bulanan kita terus laporkan dan mudah-mudahan ini menjadi bahan beliau untuk pengambilan kebijakan," kata dia.