Mendes PDT Yandri Tegaskan Kesejahteraan Desa Indikator Kemajuan Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto mengajak pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk berkolaborasi dalam menggali potensi daerahnya masing-masing, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di desa.

Hal itu dinilai menjadi indikator utama kemajuan Indonesia, sekaligus menjadi salah satu tolok ukur yang wajib diperhatikan berbagai pihak karena Indonesia Emas 2045 butuh beragam peningkatan termasuk menjamin kesejahteraan desa.

"Desa ini menjadi ujung tombak pembangunan kita, maka tagline Kemendes sekarang, Bangun Desa, Bangun Indonesia. Jadi kalau kita membangun desa pastilah otomatis membangun Indonesia," ungkap Mendes Yandri saat membuka acara Launching Platform Pelatihan Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) di lapangan Balai Bengkulu, di Bengkulu, sebagaiman siaran pers Selasa (12/11/2024).

Untuk memajukan desa, saat ini Pemerintah RI bekerjasama dengan Bank Dunia (World Bank) membuat Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD).

Ada lima kementerian yang dimandatkan untuk menjalankan program ini, yaitu KemendesaPDT, Kemendagri, KemenkoPMK, Kemenkeu, dan Bappenas. Program ini untuk membuat belanja desa berkualitas sesuai dengan kompetensi masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Yandri mengajak seluruh kepala desa agar bahu-membahu melibatkan warga dalam memutuskan kebijakan pembangunan desa, misalnya melalui musyawarah desa (Musdes).

Audiensi publik seperti Musdes ini memungkinkan setiap kalangan dapat berbicara tentang pengalaman, kekhawatiran, dan harapan mereka.

2 dari 2 halaman

Ciptakan Ruang Percakapan

Upaya ini juga dapat menciptakan ruang percakapan yang transparan, sehingga bisa dimanfaatkan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, untuk mengidentifikasi solusi dari permasalahan sosial-ekonomi yang ada.

"Nah, membangun desa itu tidak bisa hanya mengandalkan kepala desa sendiri. Atau kalau ada persoalan hanya menyalahkan kepala desa sendiri. Gak bisa pak, kita harus bersatu padu, harus bahu-membahu," paparnya.

"Karena semua persoalan itu banyak di desa. Pengangguran banyak di desa. Kemiskinan banyak di desa. Persoalan kenalan remaja sekarang banyak di desa. Dan lain sebagainya," tambahnya.

Hadir mendampingi Mendes Yandri dalam kegiatan tersebut, Kepala BPSDM Kemendes PDT, Luthfiyah Nurlaela. Serta hadir pula Staf Ahli Menteri, Ansar Husein, Staf Ahli, Yusep Fatria, dan beberapa pejabat tinggi pratama di lingkungan Kemendes PDT.

2025, Pemkot Jakarta Pusat Berencana Tata Kawasan Permukiman Padat Penduduk