Ombudsman RI Dorong Petani dan Nelayan Dapat Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan

Liputan6.com, Makassar Pimpinan Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng mengungkapkan bahwa pekerja informal seperti petani dan nelayan perlu mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, kedua profesi tersebut menjadi kontributor utama dalam pembangunan.

“Share PDB dari kelautan dan pertanian sangat tinggi, namun kerentanan mereka kepada risiko ekonomi sosial juga sangat tinggi, terutama para nelayan ketika melaut memiliki risiko yang besar," ungkapnya.

"Sebagai bagian dari hak mereka mendapatkan perlindungan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini menjadi sesuatu yang sangat penting,” jelas Robert Na Endi Jaweng.

Ia menyebut, saat ini sudah banyak pekerja yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan, namun hanya pada sektor pekerja formal saja, sedangkan bagi pekerja di sektor informal masih sangat minim.

"Untuk itu, kami mendorong pemerintah daerah untuk membuat regulasi turunan agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja rentan dapat berkelanjutan," sebut Robert Na Endi Jaweng.

“Secara regulasi nasional sudah komprehensif, tetapi terjemahan regulasi di tingkat wilayah atau provinsi, kabupaten kota masih sangat minim dan kalau regulasinya minim, maka alokasi APBD-nya bagi PB Jamsosnaker itu juga kecil," jelasnya.

Sebagai informasi, pekerja informal mendominasi dunia kerja di Indonesia karena sekitar 59,17% dari total 84,13 juta pekerja Indonesia adalah pekerja informal yang dikategorikan sebagai Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) dalam sistem jaminan sosial.

Di antara profesi tersebut, petani dan nelayan adalah kelompok yang paling rentan terhadap risiko sosial-ekonomi, termasuk penyakit, kecelakaan kerja, hingga kesulitan ekonomi di masa tua.