Mudahkan dan Percepat Pelayanan, Tim Pembina Samsat Banten Gelar Rakor Patenkan Berbasis Digital

Deni menuturkan, kesepakatan lainnya adalah segera dilakukannya langkah-langkah dalam mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada wajib pajak untuk melakukan proses balik nama atau perubahan.

Menurut dia, hal itu diperlukan agar dapat segera dilaksanakan proses cetak bukti pemilik kendaraan bermotor (BPKB) di loket BPKB.

"Loket BPKB sudah ada di masing-masing Samsat serta merevitalisasi kesekretariatan Tim Pembina Samsat tingkat Provinsi Banten wilayah Hukum Polda Metro Jaya," ucap Deni.

Dalam diskusi yang berkembang, lanjut dia, dibahas pula terkait untuk penyetoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di akhir bulan yang akan dikoordinasikan lebih lanjut ke Bank BRI setempat.

"Kemudian ada hal baru yang didapatkan Bapenda dari hasil monitoring Samsat Keliling (Samling) di wilayah Polda Banten," ucap dia.

"Terobosan itu terkait penyediaan loket pembayaran e-TLE atau buka blokir ketika wajib pajak akan melakukan pembayaran PKB namun terkendala adanya tilang e-TLE, sehingga apakah ini juga dibutuhkan di wilayah hukum Polda Metro Jaya," papar Deni.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Banten Iswandi Saptaji mengatakan, adapun tujuan kegiatan kali ini adalah sebagai evaluasi progres kesepakatan pembahasan pada rakor Juli.

Pada kesempatan itu, terdapat penekanan perbaikan pelayanan khususnya di dalam ketersedian loket dalam mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada wajib pajak.

"Memermudah untuk melakukan proses balik nama/perubahan agar dapat segera dilaksanakan proses cetak BPKB di loket BPKB yang sudah ada di masing-masing Samsat," kata Iswandi.

"Selanjutnya soal tindak lanjut dari kesepakatan lainnya yang menjadi lanjutan pembahasan pada rakor sebelumnya," ucap Iswandi.

Untuk itu, melalui rakor tersebut Tim Pembina Samsat untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya hari ini, diharapkan mendapatkan kesepahaman dan kesepakatan yang sama baik.

"Baik secara regulasi maupun kebijakan yang dapat menjadi pedoman untuk seluruh stakeholders yang berada pada sistem kesamsatan di Provinsi Banten. Acara ini terselenggara hasil dari kolaborasi seluruh unsur Tim Pembina Samsat Provinsi Banten untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya,” tutup Iswandi.