Permudah Akses Distribusi Pupuk, Pemerintah Pangkas 145 Regulasi dan Buat Kebijakan Baru

Liputan6.com, Jakarta Hilmi Rahman, pakar kebijakan publik dari Universitas Nasional, memandang kebijakan penyaluran pupuk bersubsidi langsung ke petani sebagai langkah strategis. Menurutnya, distribusi pupuk bersubsidi selama ini terhambat oleh birokrasi yang rumit dan panjang. 

Hilmi menjelaskan bahwa industri pupuk di Indonesia terhalang oleh tumpukan regulasi yang kompleks, mencakup 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, serta 6 peraturan presiden dan instruksi presiden. Untuk mengatasi hal ini, penyederhanaan aturan dan penyaluran langsung ke petani dianggap sebagai langkah cerdas yang dapat mempercepat distribusi pupuk secara tepat sasaran.

"Saya kira ini merupakan kebijakan yang tepat. Karena selama ini penyaluran pupuk bersubsidi harus melewati birokrasi yang panjang dan rumit. Sehingga, ini dapat mempermudah dan mempercepat penyaluran pupuk tepat sasaran," katanya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/11/2024) sore.

Hilmi menyatakan, selain mempercepat capaian program swasembada pangan, kebijakan tersebut juga menunjukkan komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kesejahteraan petani. 

Ia berharap Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penyaluran pupuk subsidi dapat segera diterbitkan. Sebab, kebijakan ini akan berdampak langsung terhadap peningkatan produksi pangan nasional.

"Kebijakan ini semakin menunjukkan komitmen Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan petani kita. Oleh karena itu, saya berharap Presiden Prabowo segera menerbitkan Perpres tentang penyaluran pupuk bersubsidi tersebut, karena ini sangat dinantikan oleh para petani," ujarnya.