Wamendagri Bima Arya Tegaskan Bakal Jaga Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024

Bima menyebut, penundaan bansos dikecualikan bagi masyarakat yang berada di wilayah terdampak bencana. Meski demikian, ia mengatakan, penyaluran bansos juga terdapat ketentuan, yakni diberikan dengan memperhatikan kebutuhan mendesak bagi para korban bencana.

"Penyaluran juga harus dilakukan secara terbuka dan sesuai peraturan perundang-undangan, kemudian, Pemda perlu memastikan bahwa bantuan diberikan secara tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu sesuai kondisi lapangan," sebutnya.

"Pemda juga harus melaporkan penyaluran bansos di wilayah yang terdampak bencana kepada Menteri Dalam Negeri," jelas Bima.

Dirinya pun meminta kepada seluruh kepala daerah untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait penyaluran bansos guna menghindari penyalahgunaan atau pelanggaran.

"Apabila nanti ada laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran dalam penyaluran bansos, kepala daerah diminta agar segera menanganinya," ujar Bima.

Bima menjelaskan, dalam menyukseskan Pilkada, Kemendagri memiliki Desk Pilkada yang menjadi kanal aspirasi para pemilih. Ia pun mengungkapkan, lewat saluran itu, masyarakat dapat melaporkan berbagai isu krusial terkait Pilkada, termasuk indikasi pelanggaran netralitas ASN.

"Hingga saat ini, kami sudah menerima sejumlah aduan yang disampaikan masyarakat dari berbagai daerah," jelasnya.

"Tentu semua aduan ini kami tindak lanjuti dikoordinasikan dengan teman-teman KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri, serta juga terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap isu-isu strategis, jangan sampai semua itu berdampak terhadap kesiapan pencoblosan surat suara," imbuh Bima.

(*)