Ada Pilkada Serentak, Pemerintah Diminta Undur Pengumuman Seleksi CPNS 2024

Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya (PBD), Muhammad Musa'ad bersama Pj Wali Kota dan Pj Bupati se-PDB didampingi anggota DPD RI asal PDB, Paul Finsen Mayor dan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) PDB, Alfons Kambu mendatangi kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) di Jakarta, Senin (18/11/2024) (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya (PBD), Muhammad Musa'ad bersama Pj Wali Kota dan Pj Bupati se-PDB didampingi anggota DPD RI asal PDB, Paul Finsen Mayor dan Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) PDB, Alfons Kambu mendatangi kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) di Jakarta, Senin (18/11/2024).

Kedatangan para kepala daerah hingga senator Papua Barat Daya bermaksud meminta KemenpanRB untuk menunda pengumuman seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024 hingga selesai pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November mendatang.

Hal ini menyusul kabar ribuan pelamar CPNS 2024 secara nasional dinyatakan tidak lolos seleksi. Sementara, tahapan masih berlanjut dan belum ada ketetapan, termasuk di dalamnya yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Kemudian, masih banyak formasi yang kosong. Di antara ribuan peserta ini ada anak-anak Papua, terkhusus dari sejumlah kabupaten di Provinsi Papua Barat Daya.

"Jadi, kami tadi sudah bertemu dan menyampaikan maksud agar pengumuman seleksi CPNS 2024 ini ditunda dulu sampai selesai Pilkada, dan mari kita berembuk kembali guna mencari solusi. Karena, masih banyak formasi yang kosong dan seharusnya itu bisa dioptimalkan," kata Pj Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad.

2 dari 2 halaman

Optimalisasi Formasi Kosong

Sementara itu, anggota DPD RI asal Papua Barat, Abdullah Manaray menekankan agar pemerintah pusat sebaiknya mengubah kebijakan dan mengusulkan kembali tentang Optimalisasi Formasi Kosong tersebut khususnya anak-anak Papua guna menghindari aksi protes.

Ketegasan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat Daya, Alfons Kambu agar pemerintah pusat tidak menutup mata untuk anak-anak Papua yang ikut berpartisipasi dalam seleksi CPNS tahun ini.

"Pemerintah pusat mesti serius menanggapi nasib anak Papua, karena hal ini bisa berpotensi konflik. Karena kami datang sebagai pejabat otonom di tingkat daerah khusus ini perlu dihargai karena kami datang bawa semua permasalahan yang berkaitan dengan kekecualian konteos Undang-Undang Otsus," tukasnya.