JKN dan Bansos Berlanjut, Prabowo-Gibran Komitmen Wujudkan Kesejahteraan Lansia

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan telah menjadi salah satu kebijakan paling signifikan dalam sektor kesehatan di Indonesia. Tercatat, sejumlah pencapaian penting selama 10 tahun penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Mengutip data BPJS kesehatan, Per 1 September 2024, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN. Capaian ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia, dalam satu dekade. Jika dibandingkan dengan capaian UHC di negara lain, seperti Korea Selatan, memerlukan 12 tahun untuk mencapainya.

Dalam upaya menjaga keberlanjutan Program JKN, BPJS Kesehatan terus memperkuat kemitraan dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL). BPJS Kesehatan juga memperluas layanan kesehatan di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.

"Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, dan pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan per tahun, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan setiap hari. Hal ini membuktikan masyarakat semakin memanfaatkan akses kesehatan yang disediakan oleh JKN," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti.

Keberhasilan Program JKN menarik minat banyak negara untuk mempelajari sistem penyelenggaraan Program JKN. Negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, dan Malaysia. Tak hanya itu, organisasi internasional seperti World Bank, Joint Learning Network (JLN), dan International Social Security Association (ISSA) telah menjadikan BPJS Kesehatan sebagai model dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di kancah global.

Pada Maret 2024, ISSA bahkan menggelar The 17th ISSA International Conference on ICT in Social Security di Bali, dengan BPJS Kesehatan sebagai tuan rumah. Dari data pencapaian tersebut, tak dipungkiri jaminan kesehatan masyarakat sejak zaman Presiden Jokowi telah banyak membantu warga tidak mampu.

Bahkan negara-negara besar lainnya sudah mengakui keunggulan tersebut. Dan kini pemerintahan Prabowo akan melanjutkan dengan jangkauan lebih luas berupa Kartu Indonesia Sehat Lansia.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menyatakan bahwa capaian Universal Health Coverage (UHC) melalui Program JKN di Indonesia ini terbilang sangat cepat dibandingkan dengan negara maju sekali pun.

Menyambut pemerintahan baru, dirinya mengatakan Program JKN akan tetap menjadi prioritas, lalu diperbaiki serta disempurnakan agar penerima manfaat tetap sasaran dan memperluas jangkauan.

"Kesehatan adalah hak setiap warga negara, dan pastinya pemerintahan baru nantinya berkomitmen untuk terus meneruskan Program JKN sebagai salah satu program strategis negara. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Program JKN," ucap Hasan.

Menyoal KIS Lansia, Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menilai program KIS saat ini sudah cukup membantu masyarakat. Apabila ada sebagian keluarga yang belum terbantu, maka perbaikan pendataan perlu dilakukan.

Isa menjelaskan, para lansia dari keluarga tidak mampu sudah masuk dalam data program keluarga harapan (PKH) atau data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos). Sehingga, mereka sudah otomatis terdaftar sebagai penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.

Tak hanya untuk kesehatan khusus lansia, pemerintahan Prabowo-Gibran juga melanjutkan program bantuan sosial (bansos) milik Presiden ketujuh Joko Widodo (Jokowi), bahkan mereka mengeluarkan program sosial khusus lansia.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko memastikan, beberapa bansos tetap akan berlanjut dan cair pada November 2024, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

Pada skema itu, setiap penerima PKH yang masuk kategori ibu hamil, ibu dengan anak bayi, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lansia akan mendapatkan dana bansos. Dalam PKH terdapat beberapa kelompok masyarakat yang diberi bantuan sebagai bagian dari perlindungan dan jaminan sosial. Untuk ibu hamil dan bayi usia 0-11 bulan, diberikan Rp750.000 per 3 bulan atau Rp3 juta dalam setahun.

Kemudian diberikan bansos berupa uang tunai kepada masing-masing anak sesuai jenjang pendidikan. Untuk SD diberikan Rp225.000 per 3 bulan, SMP diberikan Rp375.000 per 3 bulan dan SMA Rp500.000 per 3 bulan. Tidak hanya itu, jika di dalam keluarga ada seorang disabilitas dan lansia diberikan masing-masing Rp600.000 per 3 bulan untuk pemeriksaan kesehatan.

"Jika ada keluarga yang disabilitas, berarti dalam keluarga itu mendapatkan Rp600 ribu per 3 bulan, lansia dalam keluarga Rp600 ribu per 3 bulan untuk keperluan pemeriksaaan kesehatan dan lain sebagainya," beber Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Program ini menyasar 10 juta kartu keluarga (KK) di seluruh Indonesia, yang didampingi 34.000 pendamping. Pencairan PKH berlangsung selama 4 tahap dalam satu tahun. Sesuai jadwal, pencairan PKH tahap keempat akan cair pada November 2024. Artinya, bagi KPM yang belum menerima PKH pada bulan Oktober, kemungkinan akan mendapatkannya pada November atau Desember.

(*)