Anggota Komisi III DPR: OTT KPK Itu Kampungan dan Merugikan Uang Negara

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasbiallah Ilyas sepakat dengan penilaian Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan bahwa Operasi Tangkap Tangkap (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah cara kampungan. Menurutnya, OTT KPK hanya merugikan uang negara.

Hal ini disampaikan saat menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK Wisnu Baroto di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2024).

"Saya setuju dengan Pak Luhut kalau OTT itu hanya kampungan, sebab OTT itu hanya merugikan uang negara," ujar Hasbiallah.

Ia mengaku pernah bicara dengan salah satu pimpinan KPK bahwa ketika ingin melakukan OTT membutuhkan waktu lama. Proses yang lama itu pun mengakibatkan pemborosan uang negara.

"Saya pernah tanya salah satu pimpinan KPK, untuk mengejar OTT itu satu tahun, berapa banyak uang kita yang harus habis. Ini kan permasalahan di kita seperti ini," ujar Hasbiallah.

"KPK ini lebih banyak pemborosannya kenapa? OTT satu tahun, setelah itu uang negara hilang dulu baru ditangkap," sambungnya.

Hasbi pun meminta calon Dewan Pengawas KPK melakukan langkah ekstrem dengan menghubungi target seperti pejabat negara yang akan di OTT untuk tidak melakukan korupsi. Oleh karena itu, Hasbi menginginkan OTT tak lagi dilakukan.

"Kita telepon, 'hai bapak jangan melakukan korupsi, melakukan korupsi anda saya tangkap'. Kan selesai, tidak ada uang negara yang dirugikan," ucap Hasbi.

"Yang berjalan sampai hari ini, uang negara sudah dirugikan, biaya terlalu mahal dan negara rugi. Bagaimana tanggapan bapak, saya rasa, bagaimana OTT ini kalau bisa tidak ada di negeri ini," ucap Hasbi.