Wamendagri Bima Arya: Infrastruktur Digital Wajib Inklusif dan Berdampak Nyata bagi Masyarakat

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa infrastruktur digital harus inklusif dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Percuma kita bicara gagasan besar, digital public infrastructure (DPI), tanpa kita secara detail memastikan akses yang sama dari seluruh warga terhadap infrastruktur ini,” tegasnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Hotel Grand Mercure, Kemayoran, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Bima pun menyebut, target layanan tersebut bukan hanya menyasar kelas menengah atau kalangan tertentu, tetapi semua warga negara.

"Target kita bukan hanya middle up Bapak/Ibu, target kita bukan konsolidasikan kelas menengah saja, target kita is not only critical mass, tapi warga-warga di pelosok, pedalaman, [dan] perkampungan," sebutnya.

Bima juga mengungkapkan, pentingnya mengukur dampak infrastruktur digital terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, infrastruktur digital harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Nah ini yang diingatkan oleh Presiden [Prabowo Subianto] agar kita semua bergerak menetes ke bawah, memastikan bahwa semua didasarkan pada rakyat. Impact-nya adalah pada welfare,” ungkapnya.

Bima mengatakan bahwa masih banyak tantangan dalam pengelolaan data kependudukan. Ia menyebut, mulai dari ketimpangan akses hingga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan perlu diatasi.

“Masih ada loh Bapak/Ibu umur lima puluhan itu baru buat Kartu Tanda Penduduk (KTP), bayangin,” katanya.