Komisi Informasi Pusat Jelaskan Prosedur Pengaduan Terkait Kenaikan PPN 12%

Namun, apabila badan publik tidak merespons, masyarakat dapat langsung mengajukan keluhan ke Komisi Informasi sesuai waktu kerja yang telah ditentukan.

“Kalau badan publiknya tidak merespon dengan baik, baru bisa ke Komisi Informasi. Nah itu prosedur seperti itu yang harus ditempuh oleh masyarakat. Dan itu diatur dengan waktu,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa waktu yang diatur dalam Undang-Undang KIP menyebabkan proses pengaduan menjadi lebih lama.

“Menurut Undang-Undang KIP cukup panjang. 10 hari kerja masa respon dari badan publik. Sehingga kadang-kadang pemohon informasi merasa terlalu lama, terlalu panjang waktu itu, sementara (masyarakat) butuh sesuatu yang direspon dengan cepat,” tutup Vici.

Menurut Rospita Vici Paulyn, masyarakat khawatir dengan kenaikan PPN karena beberapa hal, yakni sebagai berikut:

1. Beban Ekonomi yang Masyarakat, kenaikan PPN secara langsung cukup berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Tentunya hal ini mengkhawatirkan akan menurunnya daya beli terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan yang pengeluarannya sebagian besar diarahkan untuk kebutuhan dasar seperti makanan dan transportasi.
2. Minimnya Sosialisasi Kebijakan, sebagian besar masyarakat tidak memahami alasan kenaikan PPN maupun masyarakatnya.  Hal ini menunjukan adanya kesenjangan dalam komunikasi pemerintah terkait kebijakan publik. Sangat penting untuk pemerintah melakukan sosialisasi terhadap kebijakan ini karena sangat berdampak kepada masyarakat luas.
3. Kurangnya Transparansi, banyak masyarakat merasa skeptis terhadap pengelolaan dana publik oleh pemerintah. Pendapat para pengamat pajak menyatakan bahwa reaksi negatif masyarakat terhadap kenaikan PPN mencerminkan rendahnya kepercayaan bahwa pajak yang mereka bayar akan kembali dalam bentuk fasilitas publik atau jaminan sosial.
4. Pelemahan Daya Konsumsi Masyarakat, ditengah badai PHK dan deflasi, kenaikan PPN akan melemahkan daya konsumsi yang masih menjadi penopang terbesar bagi kinerja ekonomi masyarakat. Harga barang dan jasa akan naik, karena umumnya produsen dan penjual akan membebankan pajak tsb kepada para konsumen.