Liputan6.com, Jakarta - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengaku sudah mendapatkan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Namun arahan Prabowo tersebut belum bisa disampaikan ke publik hari ini.
"Kami mendengarkan arahan dari beliau (Prabowo). Hasilnya belum bisa saya omongkan, jadi kami masih harus merumuskan, karena banyak pertimbangan yang kemudian kita harus perhatikan," kata Yassierli saat diwawancarai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2024).
Baca Juga
Dia menyebut, Kementerian Ketenagakerjaan akan segera mengumumkan UMP 2025 kepada masyarakat paling lambat awal Desember 2024.
Advertisement
"Jadi tadi saya sampaikan, ini kondisinya kan memang berbeda dengan adanya keputusan. Tunggu aja, saya punya target akhir bulan ini. Ya paling lambat awal bulan depan ya. Semoga akhir bulan ini peraturan menterinya bisa keluar. Tentu tadi ya, sesudah kita mendengarkan arahan dari Pak Presiden," ujar dia.
Lebih lanjut, aturan UMP 2025 dipastikan akan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Kemenaker juga, akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk serikat pekerja.
"Pasti, kalau itu udah selesai ya kita udah pasti mengikuti putusan MK. Tinggal memang kita merumuskan formula yang paling pas. Kami menerima ada masukan dari teman-teman serikat pekerja dan juga ada masukan, cukup banyak, masukan dari teman-teman pengusaha, asosiasi pengusaha dan seterusnya," ucap Menaker.
Laporan ke Prabowo
Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11/2024). Dia mengaku akan melaporkan kepada Prabowo soal isu ketenagakerjaan.
"Pembahasannya ya ini kan Pak Presiden baru pulang, ada yang mau dilaporkan terkait ketenagakerjaan. Sekalian Update-update arahan dari beliau," kata Yassierli, saat diwawancarai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/11).
Saat ditanya, apakah pertemuan dengan Prabowo akan membahas soal kenaikan UMP 2025, dia pun tak menampiknya.
"Mungkin salah satunya. Nanti kita lihat saja," ujar dia.
Perihal penolakan buruh soal kenaikan UMP 2025, Yassierli enggan menjawabnya. Sebab, kenaikan UMP 2025 masih dalam pembahasan.
Selain itu, dia juga menunggu arahan dari Prabowo sebagai kepala negara terkait kenaikan UMP 2025.
"Pasti dong. Saya harus minta arahan dulu (arahan Prabowo)" imbuhnya.
Reporter: Alma Fikhasari
Merdeka.com
Advertisement