DPR Dorong Prabowo Segera Bentuk Satgas Gabungan Penanganan Penambangan Ilegal

Liputan6.com, Jakarta Kabag Ops Polres Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar menembak Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Ryanto hingga meninggal dunia. Adapun peristiwa ini terjadi karena pelaku diduga karena tidak senang korban menangkap pelaku tambang galian C di wilayah tersebut.

Terkait hal itu, Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah meminta Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Gabungan Penanganan Penambangan Ilegal.

"Hal ini langsung saya tujukan kepada Presiden Pak Prabowo, mengingat Satgas gabungan yang diwacanakan dari era pemerintahan sebelumnya, masih belum terbentuk dan beroperasi efektif hingga sekarang," jelas dia dalam keterangannya, Selasa (26/11/2024).

Anggota Komisi III tersebut menjelaskan, sepanjang 2022 kerugian negara dari tambang ilegal atau Penambangan Ilegal Tanpa Izin (PETI) sekitar Rp3,5 triliun. Dan tren kerugian dari aktifitas penambangan illegal ini selalu meningkat setiap tahunnya.

"Untuk menghentikan konflik internal dalam penanganan penambangan ilegal ini, seperti di Solok Selatan, Sumatera Barat, menurut saya menjadi urgen Keppres dari Pak Presiden Prabowo untuk pembentukan Satgas Gabungan Penanganan Penambangan Ilegal tadi yang lintas kementerian dan Lembaga," kata Abdullah.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memastikan penyidikan kasus polisi tembak polisi di Solok Selatan Sumbar yang diduga kuat terkait persoalan beking tambang ilegal, dilakukan secara transparan.

Dirinya juga telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menindak tegas pelaku tanpa melihat pangkat yang melekat.

"Apalagi kalau kemudian motifnya ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Jadi saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas secara kode etik," kata Listyo.