Polisi Tembak Warga Sipil, Amnesty International Minta DPR dan Kompolnas Evaluasi Kinerja Polri

Pada hari Minggu, 24 November 2024, terjadi dua kasus penembakan polisi yang menewaskan warga sipil di lokasi yang berbeda.

Penembakan di Semarang terjadi sekitar pukul satu dini hari terhadap tiga orang yang mengendarai sepeda motor, yaitu berinisial G, S, dan A. G meninggal dunia setelah terkena tembakan di bagian pinggul. S dan A juga terkena tembakan namun selamat dan dirawat di rumah sakit. Ketiga korban diketahui merupakan siswa suatu Sekolah Menengah Negeri Kejuruan di Semarang.

Mereka dikabarkan ditembak setelah sepeda motor mereka diduga bersenggolan dengan aparat. Sedangkan Kapolrestabes Semarang menyatakan penembakan terjadi setelah adanya tawuran antar-geng dan korban berasal dari salah satu geng.

Menurut Kapolrestabes, aparatnya diserang saat berupaya melerai tawuran di depan sebuah kompleks perumahan. Namun seorang satpam kompek perumahan itu kepada media mengaku tidak ada tawuran saat itu. Polisi masih menyelidiki lebih lanjut perihal kasus penembakan tersebut.

Pada hari yang sama, juga terjadi penembakan oleh personel satuan Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah (Polda) Kepulauan Bangka Belitung terhadap warga yang diduga mencuri buah kelapa sawit di area sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit sekitar pukul 16.00 WIB. Korban berinisial B, warga Dusun Sungkai Desa Tugang Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat.

Polda Bangka Belitung mengklaim polisi memergoki lima pencuri dan melakukan tembakan peringatan sebanyak 12 kali. Menurut laporan media, seorang dari mereka tewas setelah menerima apa yang Polda sebut sebagai “tindakan tegas” saat berupaya melarikan diri dan tidak menggubris tembakan peringatan.

Menurut catatan Amnesty International Indonesia, dari 16 Januari hingga 24 November 2024 terdapat sedikitnya 31 kasus pembunuhan di luar hukum oleh aparat atas 31 korban. Dalam sebulan terakhir terdapat setidaknya delapan kasus dengan delapan korban. Sebagian besar kasus sejak awal tahun ini diduga dilakukan oleh personel Polri, yaitu 23 kasus dengan 23 korban.

Pembunuhan di luar hukum oleh aparat merupakan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup, hak mendasar yang dilindungi oleh hukum HAM internasional yang diterima dan berlaku sebagai hukum nasional. Dalam hukum HAM internasional, Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) menegaskan setiap individu memiliki hak untuk hidup dan tidak boleh ada seorang pun yang boleh dirampas hak hidupnya. Kegagalan akuntabilitas dan keadilan atas pembunuhan di luar hukum dan penganiayaan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Sedangkan dalam kerangka hukum nasional, hak untuk hidup dilindungi dalam Pasal 28A dan 28I UUD 1945 serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang intinya setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan tidak disiksa. Hak tersebut merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Komite HAM PBB, dalam kapasitasnya sebagai penafsir otoritatif ICCPR menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM secepatnya, mendalam dan efektif lewat badan independen dan imparsial, harus menjamin terlaksananya pengadilan maupun penghukuman terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta memberikan hak reparasi bagi para korban.