Indonesia Darurat Melawan Judi Online, Perang Besar Harus Dilakukan Segenap Masyarakat

Bukan rahasia lagi, judi online kini sudah menjadi praktik yang mengkhawatirkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, menyebut 8,8 juta orang Indonesia terlibat judi online. Dari angka itu, ada 97.000 orang merupakan anggota TNI-Polri, 1,9 juta pekerja swasta, dan 80.000 sisanya adalah anak-anak berusia di bawah 10 tahun.

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut transaksi judi online di Indonesia sangat besar, Jumlahnya bikin mata mendelik. Pada 2021 mencapai Rp57,91 triliun, 2022 meningkat jadi Rp104,42 triliun, dan 2023 melonjak menjadi Rp327,05 triliun. Sementara hingga semester pertama 2024 sudah mencapai Rp174,56 triliun.

Ketua Satgas Judi Online, Hadi Tjahjanto, mengatakan, Jawa Barat merupakan daerah dengan jumlah pelaku judi online terbanyak. Angkanya menyentuh 535.644 orang. Transaksi judi online yang tercatat oleh PPATK di provinsi tersebut mencapai Rp3,8 triliun.

DKI Jakarta menempati urutan ke dua sebagai wilayah dengan pelaku judi online terbanyak, dengan total 238.568 orang. Nilai transaksinya mencapai Rp2,3 triliun. Kemudian disusul oleh Jawa Tengah, dengan jumlah pelaku judi online 201.963 orang dan nilai transaksi mencapai Rp1,3 triliun.

Soal dampak, jangan ditanya. Kita semua sudah kerap mendengar dan membaca kabar miris di tengah masyarakat. Banyak kasus kejahatan, rumah tangga yang berantakan, bahkan ada yang rela menghilangkan nyawa sendiri maupun pasangannya gegara judi online. Kita semua sudah mafhum itu.

Psikolog klinis Ratih Ibrahim mengungkapkan bahwa dampak kecanduan judi online bisa menyebabkan hubungan keluarga putus. Kebanyakan korban judi online berada pada usia produktif, yaitu sekitar 18-23 tahun dan 40 tahun ke atas. Korban rerata mengeluhkan putus hubungan keluarga.

Korban judi online juga mendapat tekanan finansial karena selalu dibayangi tagihan utang yang membuat cemas, murung dan bahkan paranoid terhadap orang-orang di sekitarnya. "Tapi, pada satu sisi, ada rasa excited (senang) untuk melanjutkan judi," kata Ratih.

Fenomena ini tentu membuat pemerintah tak hanya tinggal diam, namun mulai bergerak untuk melawan judol. Kementerian Komunikasi dan Informatika –sekarang Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)– sejak 2017 hingga 28 November 2024, telah menangani 5.294.569 konten perjudian. Rinciannya, pada 2018 sebanyak 84.494 konten, pada 2019 ada 78.309 konten, 2020 sebanyak 80.316 konten, pada 2021 ada 204.963, di 2022 ada 206.245 konten.

Pada 2023, jumlah konten perjudian yang ditangani Komdigi melonjak menjadi 999.537. Sementara pada periode 1 Januari hingga 28 November 2024, jumlah konten perjudian yang ditangani Komdigi naik berkali-kali lipat, yaitu mencapai 3.640.705.

Dari jumlah konten yang ditangani selama 2017 hingga 28 November 2024 itu, konten perjudian yang ditangani oleh Komdigi paling banyak berupa situs dan IP, yang jumlahnya mencapai 4.565.409. Sementara di Meta 549.503 konten, file sharing 130.812, di Google dan YouTube 29.089, sebanyak 18.412 konten di platform X, 1.137 di aplikasi Telegram, 1.137 di TikTok, 26 di Snack Video, 14 di App Store, 7 di Line, dan 3 di Hello-App.

Perang terhadap judi online juga sudah dideklarasikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dia menyebut judi online sangat membahayakan rakyat karena menyasar kalangan berpenghasilan rendah.

“Banyak yang kena adalah orang-orang berpenghasilan rendah, yang mencoba. Jadi kita harus benar-benar mencoba untuk berantas,” kata Prabowo dalam sesi wawancara eksklusif bertajuk 'Prabowo Bicara' bersama Retno Pinasti.

Data PPATK tahun 2017 hingga 2023 memang menunjukkan masyarakat yang berpenghasilan Rp1 juta per bulan, mengalihkan 69,95 persen pendapatannya untuk judi online. Sementara masyarakat berpendapatan Rp1-2 juta mengalihkan 41,35 persen penghasilannya untuk judi online..

Sedangkan masyarakat yang berpenghasilan Rp10-20 juta, mengalihkan pendapatannya sebesar 34,68 persen untuk judi online. Sementara yang berpenghasilan Rp2-5 juta, mengalihkan 33,06 persen pendapatannya untuk judi online..

Judi online, tambah Prabowo, juga membuat negara kehilangan dana hingga ratusan triliun rupiah. Dia bahkan menyebut negara tiap tahun kehilangan ratusan triliun gegara judi online. “Ada taksiran bahkan sampai dengan Rp900 triliun, ini kan luar biasa ya," ungkap Prabowo.

Dia mengaku sudah tahu dalang judi online di Tanah Air. Ada beberapa pihak yang terlibat, sebagian bahkan mengendalikan judi online di Indonesia dari luar negeri. "Saya kira aktor utama itu ternyata tidak 1-2 orang, beberapa orang, banyak di luar negeri dan sebagainya," jelas dia.

Presiden Prabowo sendiri meminta seluruh jajarannya bekerja sama dalam melakukan perang melawan judi online, bukannya malah membekingi. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu 6 November 2024.

Ia mengungkapkan bahwa Prabowo meminta sejumlah lembaga seperti Polri, Kejaksaan Agung, Kemenkopolkam, dan institusi terkait lainnya untuk bekerja sama memerangi judi online. “Ini bahasa beliau, tidak boleh ada yang membeking, yang membantu atau apa pun itu,” ujar Meutya.

Menurut Meutya, Prabowo menyebut korban judi online adalah kelompok yang kurang mampu sehingga harus segera diberantas. Karena itulah tidak boleh ada kongkalikong aparat penegak hukum dengan pelaku judi online. “Ini juga mengutip persis ucapan beliau, 'bekerja sama, bersatu, untuk melawan judi online',” kata Meutya.

Bagaimanapun, pemerintah tidak bisa sendiri memerangi judi online. Butuh partisipasi semua pihak. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, seperti wanita pemilik warung dalam video viral itu, rela kehilangan keuntungan karena menolak pelanggan yang ingin mengisi deposit ke rekening judi online.

“Untuk memberhentikan pemain judol enggak apa-apa. Bismillah, rezeki Allah yang atur. Insya Allah berkah,” kata wanita dalam video itu.