Warganet Serbu Akun KPU Pertanyakan Transparansi Data Pilkada Jakarta 2024

Kritik juga dilontarkan akun @dwi_mulyani yang menyinggung konsekuensi atas tindakan KPU ini terhadap kepercayaan publik.

"Kalau KPU sendiri seperti ini, bagaimana kami sebagai rakyat bisa percaya? Jangan-jangan ada agenda lain di balik semua ini," tulisnya.

Dalam konteks ini, mayoritas netizen lain turut mengingatkan pentingnya KPU menjaga kepercayaan publik. Mereka nilai KPU harus konsisten dengan data yang mereka miliki. Jika memang Sirekap menunjukkan kemenangan Pram-Doel, maka itu harus jadi acuan. Label disinformasi tanpa dasar yang jelas hanya akan memperkeruh situasi.

Beberapa lembaga survei yang dilabeli menyampaikan bantahan atas tuduhan disinformasi ini. Mereka menyatakan hasil quick count dilakukan berdasarkan metodologi ilmiah yang transparan.

Misalkan LSI, menyebutkan bahwa quick count sejatinya mendekati hasil resmi dan tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman.

Sementara itu, akun Instagram KPU Jakarta belum memberikan tanggapan lebih lanjut terkait gelombang kritik ini. Unggahan yang memuat label "hoaks" tersebut terus diserbu komentar, dengan mayoritas meminta penjelasan resmi.

Situs resmi KPU juga masih menampilkan data yang menunjukkan pasangan Pram-Doel memimpin dengan angka tipis di atas 50 persen. Namun, tanpa klarifikasi lebih lanjut, kebingungan di tengah masyarakat terus memuncak.

"Ini jelas bukan masalah kecil. Kalau KPU terus bungkam, maka kepercayaan publik akan semakin terkikis," tambah komentar akun @rio_aditya25.

Sebagai penyelenggara Pemilu, KPU dituntut untuk menjaga netralitas dan konsistensi dalam setiap tindakan. Jika label "hoaks" terhadap quick count tidak didukung oleh argumen yang kuat, bukan tidak mungkin hal ini justru akan menjadi preseden buruk bagi institusi tersebut di masa mendatang.

Warganet berharap KPU segera memberikan klarifikasi resmi.

"Transparansi itu kunci. Kami ingin tahu kenapa ada perbedaan antara pernyataan KPU dan data Sirekap. Jangan sampai kami merasa dibohongi," tulis akun @amelia_wijaya88.

Polemik ini menjadi pengingat pentingnya komunikasi yang jelas dari lembaga negara. Kepercayaan publik, yang selama ini menjadi fondasi utama demokrasi, perlu dijaga dengan transparansi dan konsistensi data resmi.