Usulan Polri di Bawah TNI dan Kemendagri Dinilai Bisa Cederai Amanat Reformasi

Liputan6.com, Jakarta - PP Hikmahbudhi menyayangkan usulan Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Sitorus, terkait rencana mengembalikan Polri di bawah TNI atau Kemendagri. Usulan tersebut dinilai mencederai amanat Reformasi.

Pemisahan Polri dari ABRI yang dimulai pada era BJ Habibie tahun 1998 merupakan bagian dari semangat untuk menjaga profesionalitas dan independensi Polri dalam menegakkan hukum.

Saat ini, Polri berada langsung di bawah instruksi Presiden sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok Polri mencakup menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat.

Ketua Umum Hikmahbudhi, Candra Aditiya, menegaskan penolakan terhadap usulan tersebut, karena dianggap dapat mengkhianati semangat Reformasi dan mengganggu kinerja Polri.

"Hari ini sudah baik di bawah kepemimpinan Bapak Listyo Sigit Prabowo dengan dibuktikan kepercayaan publik mencapai 75% lebih. Jadi saya rasa hari ini Polri sudah on the track dan menjalankan peran serta tugasnya dengan sangat bagus," ujar Candra.

Candra juga menyoroti pentingnya sikap dewasa dalam berdemokrasi, termasuk menerima hasil pemilihan kepala daerah.

"Kalah menang para calon pemimpin daerah adalah suatu yang wajar dalam demokrasi, dan yang menjadi penting, seharusnya para politikus hari ini harus bisa memberi suri teladan semangat kegotongroyongan serta persatuan," imbuhnya.