Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp273,1 miliar kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Menurut AHY, jumlah tersebut masih lebih kecil dibanding usulan tambahan anggaran dari kementerian lain, yakni Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).
Baca Juga
"Anggaran tambahan yang kami ajukan sebesar Rp 273.143.736.000 rupiah," kata AHY dalam rapat Banggar DPR, Senin (2/11/2024).
Advertisement
"Ini terutama untuk pengelolaan sistem informasi, penyediaan fasilitas kerja, termasuk canon center, dan lain sebagainya, penguatan informasi publik dan media, kegiatan strategis, belanja pegawai," sambungnya.
AHY lantas menyebutkan bahwa total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp503,1 miliar. Sehingga, saat ini, total anggaran tersebut masih kurang Rp273,1 miliar.
"Dengan demikian anggaran total Kemenko Infra setelah penambahan akan berjumlah 503.143.736.000 rupiah," kta dia.
AHY berkelakar bahwa usulan tambahan anggaran itu masih lebih kecil dibanding usulan dari Zulhas dan Cak Imin. Diketahui, Cak Imin mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 653,7 miliar dan Zulhas mengusulkan Rp 505,9 miliar.
"Yang jelas masih lebih kecil dibanding Pak Zulhas sama Pak Cak imin, sesuai jumlah kursi di DPR ini Pak," pungkas AHY.
AHY Tunggu Investor Bangun Tanggul Raksasa Jakarta
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tengah mencari pendanaan di luar APBN dalam membangun proyek tanggul laut raksasa Jakarta, atau Jakarta Giant Sea Wall.
AHY mengaku telah melakukan penawaran kepada sejumlah investor dalam dan luar negeri. Pasalnya, anggaran dalam membangun tanggul laut raksasa Jakarta tidaklah sedikit.
"Itu lah mengapa kita mengharapkan hadirnya investasi yang juga cukup berarti dari dalam maupun luar negeri. Karena kalau hanya mengandalkan fiskal atau APBN kita tentu tidak cukup, karena banyak sekali prioritas lainnya yang juga harus diwujudkan," ujarnya usai rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI, Senin (2/12/2024).
Kendati begitu, AHY belum mau membeberkan lebih detil terkait calon investor untuk proyek Jakarta Giant Sea Wall. Menurut dia, informasi tersebut akan disampaikan jika sudah pada saat yang tepat.
"Karena ini juga bukan hanya urusan Kemenko Infrastruktur atau juga urusan PU (Kementerian Pekerjaan Umum), tapi juga dengan lintas stakeholder lainnya. Dan iami mengundang dunia usaha untuk terlibat dalam proyek-proyek seperti ini ke depan," tuturnya.
Advertisement
Tanggul Raksasa Pesisir Utara
Adapun megaproyek tanggul laut raksasa ini rencananya tak hanya akan melindungi Jakarta saja, tapi wilayah Pantai Utara atau Pantura Jawa. Secara pembahasan, muncul nama beberapa kota seperti Bekasi, Jawa Barat dan Serang di Banten untuk proyek Giant Sea Wall.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan, kehadiran tanggul laut raksasa nantinya tidak hanya berfungsi untuk mencegah permukaan air naik. Tapi juga terintegrasi untuk pembangunan proyek infrastruktur lainnya.
"Jadi fungsi tanggul itu bisa dipakai juga untuk jalan, untuk kereta api, untuk pertahanan. Mungkin bisa dipakai juga untuk pertahanan seperti perluasan bandara," kata Wahyu beberapa waktu lalu.
Estimasi Anggaran Rp164,1 Triliun
Namun, pemerintah masih fokus dalam skenario pembangunan Giant Sea Wall di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Estimasi anggaran senilai Rp 164,1 triliun telah disiapkan untuk pembangunan Fase A dan Fase B proyek tanggul raksasa tersebut.
Wahyu mengatakan, pembangunan tahap awal (Fase A) dikhususkan untuk tanggul pantai terlebih dulu. Pekerjaan itu akan dilakukan sembari memantau penurunan muka tanah yang terjadi.
"Jadi ini satu kesatuan, jangka pendek dan jangka panjang. Hanya tadi dari diskusi kita enggak perlu menunggu sampai jadi parah, yasudah mulai sekarang saja. Karena dengan adanya Giant Sea wall, ada kemungkinan kita bisa mendapat manfaat lebih," urainya.
"Misalnya, tadi dalam diskusi bisa saja dibangun bandara perluasan yang tidak perlu gusur-gusur orang. Jadi lebih banyak manfaatnya," pungkas Wahyu.
Advertisement