Habiburokhman: 7 dari 8 Fraksi DPR Tolak Usulan PDIP soal Polri di Bawah Kemendagri-TNI

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyatakan mayoritas fraksi di Komisi III DPR menolak usulan agar Polri berada di bawah TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Mayoritas fraksi di Komisi III menyampaikan tujuh dari delapan fraksi menyatakan tidak sepakat dengan usulan tersebut," kata Habib di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2024).

Senada dengan Habiburokhman, Ketua Fraksi PKB di DPR Jazilul Fawaid menegaskan pihaknya menolak usulan PDIP yang ingin institusi Polri kembali berada di bawah TNI dan Kemendagri.

"Setelah kami kaji, tetap pada struktur yang ada sekarang ini karena melihat argumentasi dan alasannya juga belum terlalu kuat," kata Jazilul.

Jazilul menyebut, perubahan Polri menjadi di bawah TNI dan Kemendagri tak akan berguna tanpa diikuti perubahaan kebudayaan di tubuh Korps Bhayangkara.

"Sesungguhnya yang paling penting itu kembali kepada polisi yang profesional saja kalau diubah strukturnya tapi kulturnya sama ya sama saja. Enggak ada berubah apa-apa," ujar dia.

"Kulturnya budayanya yang dibangun tidak boleh main main tidak boleh juga ikut-ikut urusan-urusan yang bukan urusannya," sambungnya.

Sebelumnya, Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus melontarkan wacana soal Polri kembali di bawah TNI maupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Pernyataan itu disampaikan buntut, dugaan kecurangan yang melibatkan Kepolisian dalam penyelenggaraan sejumlah Pilkada 2024, yang dituduhkan PDIP.