Sukses

Istana Sebut Belum Ada Pembahasan Pembentukan Kementerian Penerimaan Negara

Hasan Nasbi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto tak pernah membahas soal pembentukan kementerian baru dalam sidang kabinet paripurna.

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah isu Presiden Prabowo Subianto akan membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Menurut dia, Prabowo tak pernah membahas soal pembentukan kementerian baru dalam sidang kabinet paripurna.

"Sampai saat ini tidak ada pembahasan dalam rapat kabinet untuk pembentukan Badan Penerimaan Negara," kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/12/2024).

Dia mengatakan saat ini Kementerian Keuangan masih bekerja sesuai tugasnya, termasuk mengurusi penerimaan negara. Terkait isu Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menjadi Menteri Penerimaan Negara, Hasan menyebut belum ada pembahasan.

"Belum ada pembahasan. Tidak ada pemberitahuan dan tidak ada pembahasan apa-apa sejauh ini. Yang saya tahu kan ada di rapat kabinet. Sampai sejauh ini belum ada arahan apa-apa soal itu," jelas Hasan.

Saat Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2024 di Jakarta, Minggu (1/12), adik Presiden Prabowo Subianto Hashim Djojohadikusumo menuturkan kementerian penerimaan negara nantinya bakal ditugaskan untuk memperbaiki penerimaan negara, termasuk sistem perpajakan, cukai, hingga kebocoran anggaran.

Ia pun menyebut Anggito Abimanyu yang akan ditunjuk oleh Presiden Prabowo menjadi Menteri Penerimaan Negara.

2 dari 2 halaman

Anggito Disebut Akan Jadi Menteri Penerimaan Negara

Saat ini, Anggito menjadi salah satu Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Merah Putih, bersama dengan Suahasil Nazara serta Thomas Djiwandono yang telah mendampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dari kabinet sebelumnya.

Namun, menurut Hashim, jabatan itu hanya untuk sementara, sebelum nantinya ditugaskan menjadi Menteri Penerimaan Negara.

Sedangkan pembentukan kementerian atau badan penerimaan negara telah berembus dari sebelum pelantikan pemerintahan baru. Namun, seiring dengan dilantiknya kembali Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, wacana pembentukan kementerian atau badan baru itu ditengarai batal.