Said Abdullah Dorong Menko Segera Sinkronkan Anggaran untuk Capai Target Pembangunan

Liputan6.com, Jakarta Badan Anggaran DPR RI menggelar rapat kerja dengan tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) Kabinet Merah Putih. Rapat ini menjadi tonggak penting dalam menyelaraskan anggaran kerja kementerian di tengah transisi pemerintahan yang baru saja dilantik pada Oktober 2024.

Mengawali rapat kerja, Ketua Badan Anggaran (Banggar) Said Abdullah menyampaikan apresiasi atas kehadiran para Menteri Koordinator, sekaligus memberikan ucapan selamat atas terpilihnya sebagai Menko di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator yang hadir meliputi Prof Dr Budi Gunawan, Menko Politik dan Keamanan, Prof Dr Yusril Ihza Mahendra selaku Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Dr Airlangga Hartarto selaku Menko Perekonomian, Prof Dr Pratikno selaku Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Dr Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dr H Abdul Muhaimin Iskandar selaku Menko Pemberdayaan Masyarakat, Dr H Zulkifli Hasan selaku Menko Pangan.

Said Abdullah mengatakan saat ini sedang berada diujung pelaksanaan siklus anggaran tahun 2024. Begitu pula dengan APBN 2025 yang juga sudah selesai pembahasannya oleh Pemerintah dan Anggota DPR periode sebelumnya. Oleh sebab itu, Kementerian dan Lembaga yang baru terbentuk perlu segera melakukan penyesuaian dalam menentukan alokasi anggarannya untuk masa transisi tahun anggaran 2024 dan 2025.

"Kami sudah mengantisipasi perubahan Kementerian dan Lembaga yang diusulkan oleh Presiden. Hal tersebut terdapat dalam UU Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN Tahun 2025. Terkait dengan perubahan anggaran belanja negara dalam rangka penyelesaian restrukturisasi Kementerian dan Lembaga, bisa ditetapkan oleh Pemerintah. Begitu pula dengan Menko yang mengalami perubahan nomenklatur, pemisahan atau yang baru dibentuk memerlukan kepastian anggaran dalam melaksanakan program kerja yang sudah disusun,"

Said mengatakan pihaknya menyadari sepenuhnya, bahwa tugas berat para Menko dalam membantu Presiden, menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan serta pengawasan kebijakan di bidangnya masing-masing, perlu segera bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Sinkronisasi itu penting untuk memastikan target-target pembangunan jangka pendek 100 hari Pemerintahan (quick win) yang sudah dicanangkan oleh Presiden bisa segera terealisasi dengan baik. Terutama pada program Pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan Kesehatan gratis, renovasi sekolah dan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah dan desa.

"Kami mendukung sepenuhnya rencana kerja anggaran yang akan disampaikan oleh para-Menko untuk menunjang kerja-kerja koordinasi dan sinkronisasi antar Kementerian dan Lembaga, agar bisa segera berjalan dengan baik, lancar dan efektif," kata Said Abdullah.

Pada kesempatan itu, Said Abdullah juga menyinggung soal luasnya cakupan persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, membuat Presiden memerlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap dan mumpuni untuk menggawangi bidang-bidang tugas yang penting dan strategis dalam menjalankan Pemerintahan.

"Oleh sebab itu, keberadaan tujuh orang Menko yang mewakili bidang tugas masing-masing Kementerian dan Lembaga menjadi konsekuensi dari penjabaran kabinet yang dibentuk Bapak Presiden dalam rangka membantu mengkoordinasikan Kementerian dan Lembaga terkait," ujarnya.

(*)