Sidang Video Asusila, MKD Putuskan Anggota DPR Fraksi PDIP Haryanto Langgar Kode Etik

Liputan6.com, Jakarta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memutuskan bahwa anggota DPR Fraksi PDIP Haryanto melanggar kode etik dan diberikan sanksi tertulis. Hal ini terkait terkait kasus dugaan tindakan asusila berupa video call seks (VCS).

"Keputusan rapat MKD telah memutuskan dan mengadili sebagai berikut, berdasarkan pertimbangan hukum dan etika MKD memutuskan bahwa teradu yang terhormat Haryanto SH MM MSI nomor anggota A193 Fraksi PDIP terbukti melanggar kode etik dan diberikan sanksi teguran tertulis," kata Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam.

Nazaruddin menuturkan, putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan MKD pada Selasa, 3 Desember 2024 yang bersifat tertutup dan dihadiri oleh pimpinan dan anggota MKD.

"Yang dibacakan dalam sidang MKD pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 serta menghasilkan keputusan final dan mengikat sejak tanggal dibacakan," ujar Nazaruddin.

Dalam persidangan, sejumlah anggota MKD mencecar Haryanto dan meyakini video call seks tersebut adalah dirinya. Namun, berkali-kali Haryanto tetap tidak mengakui bahwa ia bukanlah orang yang ada pada video itu.

Sidang Digelar Terbuka

Sebelumnya, MKD DPR RI menggelar sidang terhadap anggota Fraksi PDI-Perjuangan, Haryanto terkait kasus dugaan tindakan asusila berupa video call seks (VCS).

Sidang dipimpin oleh Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam di ruang MKD DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/12/2024).

"Persidangan ini dilakukan secara terbuka," kata Dek Gam saat memimpin persidangan.

Dek Gam menuturkan, MKD memiliki kewenangan memeriksa dugaan pelanggaran etika anggota DPR RI.

"Dengan Haji Haryanto SH MM MSI nomor anggota A193 Fraksi PDIP, Selasa, 3 Desember 2024," kata Dek Gam.

Di kesempatan sama, Wakil Ketua MKD Fraksi PDIP TB Hasanuddin keberatan jika persidangan dilakukan terbuka lantaran kasusnya sensitif berkaitan dengan asusila.

"Mungkin sebaiknya tertutup saja," kata Hasanuddin.

Sementara, anggota MKD Habiburokhman meminta sidang digelar secara terbuka. Namun, saat penayangan konten pornografi tak perlu disiarkan.

"Tapi persidangannya tetap terbuka, supaya bisa mengikuti duduk perkaranya," ucap Habiburokhman.

Senada dengan itu, Anggota MKD DPR Rano Alfath menyebut, video dan gambar VCS bukanlah konsumsi publik. Tetapi, sidang tak masalah digelar terbuka.

Akhirnya, awak media diminta keluar sejenak saat video bukti VCS diputar. Setelah beberapa saat, awak media dipersilakan masuk kembali.