6 Pernyataan Sekjen Hasto di Sekolah Partai, Bahas Parcok hingga Pemecatan Jokowi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, demokrasi di Indonesia saat ii menghadapi masalah yang sangat serius.

Menurut Hasto, prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya berada di tangan rakyat ternyata bisa dimanipulasi dengan keterlibatan 'Partai Coklat'.

Istilah Partai Coklat atau Parcok merujuk pada dugaan keterlibatan aparat kepolisian dalam proses politik, khususnya Pilkada 2024.

Terkait hal ini, Hasto menyatakan partainya tidak akan tinggal diam terhadap pihak-pihak yang mencoba mengebiri dan mencoba membunuh demokrasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Hasto Kristyanto dalam konferensi pers terkait Pilkada Serentak 2024 di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jakarta, Rabu, 4 Desember 2024. Turut mendampingi, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah dan Ronny Talapessy serta Wasekjen DPP PDIP Yoseph Aryo Adhie.

"Betapa mahalnya kemerdekaan dan kedaulatan rakyat itu. Karena itulah PDI Perjuangan akan terus mempersoalkan terkait dengan berbagai turunnya pembunuhan demokrasi kita," kata Hasto.

Hasto kemudian menguak pelbagai fakta yang memperlihatkan upaya pengebirian demokrasi.

Dimulai dengan intervensi Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melakukan berbagai upaya perubahan tentang syarat-syarat calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga meloloskan putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden.

"Apa yang disampaikan PDI Perjuangan ini terinspirasi dari pernyataan Prof. Ikrar Nusa Bakti yang menegaskan bahwa perlu 5 kali pemilu untuk memperbaiki kerusakan demokrasi akibat Jokowi," ujar Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan pihaknya juga menemukan begitu banyak aparatur negara yang tidak disiplin dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Meskipun Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa aparatur negara, termasuk TNI, Polri, kepala desa, penjabat, kepala daerah yang tidak netral bisa dikenakan pidana. Nyata, keputusan Mahkamah Konstitusi belum berjalan dengan baik.

"Kita melihat masih banyak kepentingan-kepentingan kekuasaan yang dimainkan, termasuk bagaimana PDI Perjuangan juga mencatat ambisi kekuasaan dari Bapak Jokowi dan keluarga ternyata belum berhenti dengan menjadikan Mas Gibran sebagai Wakil Presiden," kata Hasto Kristiyanto.

Hasto menegaskan, pihaknya menemukan begitu banyak masalah yang terjadi terkait Pilkada 2024, tidak hanya di Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Banten, tetapi di beberapa wilayah-wilayah lain termasuk Jakarta dan juga Jawa Timur.

"Akibat keterlibatan Partai Coklat, akibat dijauhkan mata-mata demokrasi yang berkeadilan, yang mendasarkan hukum sebagai suatu kekuatan yang sangat penting di dalam menjaga tegaknya demokrasi itu sendiri," sambung dia.

Hasto mengatakan, fenomena Partai Coklat harus ditanggapi secara serius. Hal ini demi keberlangsungan demokrasi Indonesia ke depan.

"Ketika kita tidak persoalkan secara serius, maka tidak hanya lima kali pemilu untuk menyelesaikan kerusakan demokrasi. Ini adalah pembunuhan masa depan dari Indonesia yang diperjuangkan lebih dari 6,7 juta jiwa rakyat Indonesia yang menyebabkan kemerdekaan. Suara rakyat adalah suara Tuhan," ucap Hasto.

Dia menilai, prinsip-prinsip demokrasi berada di tangan rakyat ternyata bisa dimanipulasi dengan keterlibatan Partai Coklat alias Parcok.

"Karena itulah kritik yang terbesar dalam membangun disiplin baik dalam pemerintahan maupun dalam partai adalah bahwa tanpa ketaatan terhadap etika, moral dan aturan hukum, maka demokrasi akan menjadi sia-sia," sambung dia.

Hasto juga meyakini, jika tanpa adanya ketaatan pada hukum, maka republik ini dibangun bagaikan tubuh tanpa tulang.

"Dia tidak berdaya untuk melakukan suatu pergerakan, apalagi menegakkan suatu keadilan," jelas Hasto Kristiyanto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjawab pertanyaan terkait status keanggotaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, hingga Wali Kota Medan Bobby Nasution. Hasto menegaskan, ketiganya bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan.

"Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI Perjuangan," kata Hasto dalam jumpa pers yang digelar di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2024.

Lebih lanjut, Hasto menjelaskan, tindakan-tindakan Jokowi dinilai tidak sejalan dengan cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Soekarno atau Bung Karno.

"Sehingga itulah yang terjadi. Dan kemudian kita melihat bagaimana ambisi kekuasaan ternyata juga tidak pernah berhenti," ujar Hasto.

Pun demikian dengan Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution. Hasto mengatakan, ketika mereka dicalonkan oleh partai politik lain, dan juga di-endorse oleh Jokowi.

Apalagi naiknya Gibran sebagai wakil presiden melalui proses yang mencederai konstitusi dan demokrasi, kata Hasto, maka otomatis status seluruh kelengkapan keanggotaan yang berkaitan dengan PDIP sudah dinyatakan berakhir.

"Mengapa? Karena PDI Perjuangan digerakkan oleh suatu cita-cita. Dan itu dibuktikan dengan pengiriman surat dari DPC Kota Surakarta, tempat KTA Mas Gibran berasal, yang memberitahukan bahwa berdasarkan undang-undang partai politik dan andil-andil partai, keanggotaannya secara otomatis berhenti," ujar Hasto Kristiyanto.

Hasto menegaskan, keanggotaan PDIP bukanlah semata-mata pada ada atau tidaknya Kartu Tanda Anggota (KTA), tetapi pada komitmen di dalam membangun peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

"PDI Perjuangan percaya pada nilai-nilai Satyam Eva Jayate. Sehingga mereka yang menahan angin akan menuai badai. Itulah yang kita yakini sebagai suatu bangsa. Karena di dalam sejarah peradaban keempat manusia, tidak ada kekuasaan otoriter sekuat apa pun mampu bertahan, kecuali mereka-mereka akhirnya menjadi sisi-sisi gelap dalam sejarah," ujar Sekjen PDIP.

Hasto menyampaikan, PDIP tidak akan pernah kehilangan dari gagasan-gagasan ideal bahwa dari seorang rakyat biasa bisa berproses menjadi seorang pemimpin.

"Semuanya tentu menjadi pelajaran yang sangat berharga dan kemudian bagaimana rapat kerja nasional yang kelima kami juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia tentang seorang pemimpin yang karena kekuasaannya kemudian bisa berubah dan mengubah kan cita-cita yang membentuknya," ucap Hasto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan dirinya menerima undangan pertemuan dengan mantan kekasih Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Felicia Tissue. Felicia turut didampingi ibunda dalam pertemuan itu.

Hasto tidak merinci waktu dan lokasi pertemuan. Namun, dosen Universitas Pertahanan (Unhan) RI itu mengaku bertukar informasi berharga dengan Felicia maupun ibunya.

"Saya dihubungi karena dari Ibu Mei, mamanya Felicia, menghubungi saya dan mengatakan bahwa ketika keluarganya menjadi korban, maka mereka mengalah dan hanya memohon ia diberikan keadilan," kata Hasto menjawab pertanyaan wartawan, ketika ditemui di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2024.

Hasto mengatakan seharusnya rakyat Indonesia tidak boleh diperlakukan seperti itu. Meski tidak merinci bentuk perlakuan yang diterima Felicia, Hasto menyampaikan mantan pacar Kaesang itu mencari keadilan.

"Mereka kemudian bergerak dan menyampaikan banyak informasi berharga kepada saya," kata Hasto Kristiyanto.

Meski demikian, Hasto mengaku enggan mengungkapkan isi informasi berharga yang disampaikan Felicia beserta ibunya.

Hasto menilai, informasi yang disampaikan terbilang sangat rahasia. Karena itu, politisi asal Yogyakarta ini memastikan informasi berharga itu akan digunakan PDIP dalam proses menegakkan kebenaran.

"Karena beliau-beliau ini juga terpanggil dengan melihat Indonesia yang begitu besar, dengan ide-ide kemerdekaan yang luar biasa sebagai bangsa besar, itu tidak boleh seharusnya diperlakukan seperti ini oleh keluarga Pak Jokowi," ujar politikus asal Yogyakarta ini.

Di lain sisi, Hasto menegaskan bahwa informasi yang didapat dari Felicia dan ibunya itu juga dianggap sebagai suatu energi besar bagi PDIP.

Terkhusus energi untuk terus berjuang menegakkan kebenaran dan menyelamatkan demokrasi dari rakyat, untuk rakyat dan untuk rakyat.

Terakhir, Hasto menjelaskan soal jaket PDIP yang dikenakan Felicia maupun ibunya dalam pertemuan itu. Jaket itu, lanjut Hasto, sengaja dibawa langsung karena Felicia yang memintanya sebagai oleh-oleh PDIP.

"Kebetulan mereka memberikan apresiasi terhadap perjuangan PDI Perjuangan. Ya, sejak zaman Bung Karno, Ibu Mega ketika melawan pemerintahan otoriter, bahkan kemudian ketika PDI Perjuangan diperlakukan seperti ini, mereka memberikan dukungan dan sebagai simbol dari dukungan dan rasa cintanya, minta saya bawa oleh-oleh jaket PDI Perjuangan. Jadi, begitu saya ketemu, saya kasihkan, jaket langsung dipakai," pungkas Hasto.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengusulkan penggunaan alat uji kebohongan atau poligraf dalam pemeriksaan saksi di Mahkamah Konstitusi (MK).

Usulan ini disampaikan seiring rencana PDIP untuk mengajukan gugatan terkait dugaan kecurangan di sejumlah daerah dalam pelaksanaan Pilkada 2024. Gugatan tersebut dijadwalkan akan didaftarkan ke MK pada 15 Desember 2024

"Gugatan ke Mahkamah Konstitusi nantinya akan dilakukan sesuai dengan tingkatan. Ada yang kabupaten-kota, kemudian ada yang tingkat provinsi," kata Sekjen PDIP di Lenteng Agung, Rabu, 4 Desember 2024.

"Ya sejak awal bagaimana dalam wawancara saya dengan Akbar Faisal, di situ kan ditegaskan bagaimana tekanan yang ditujukan kepada saya agar tidak campur tangan terhadap pilkada di Sumatera Utara, di Jateng, di Jatim, kemudian Jogja, beberapa wilayah Jogja, karena semua sudah diatur dan akhirnya itu kan terbukti terjadi," kata dia.

Hasto menerangkan, PDI Perjuangan terus mengumpulkan bukti-bukti terkait keterlibatannya Partai Coklat alias Parcok meskipun sejak awal berbagai operasi-operasi khusus dengan melibatkan Parcok memang dirancang tanpa bukti.

"Tetapi yang kami yakini adalah ketika seseorang melakukan suatu tindakan dan tidak mau mengakui tindakan tersebut, maka salah satu solusi yang ditawarkan para psikolog adalah uji kebohongan," ujar dia.

Hasto mengatakan, pemeriksaan menggunakan poligraf juga merupakan usulan dari beberapa psikolog, sehingga diharapkan dapat membuat terang adanya keterlibatan Partai Coklat di dalam Pilkada Serentak 2024.

"Nah, itu harusnya para pemimpin-pemimpin ini yang ternyata terbukti secara empiris di lapangan, fakta-fakta di lapangan menjadi penggerak dari Parcok. Itu sebaiknya juga bersedia menerima tantangan dari para psikolog untuk bersedia mengikuti tes kebohongan. Karena ini kaitannya dengan masa depan negeri ini," kata dia.

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan penyalahgunaan aparatur negara untuk tujuan pemilu merupakan bagian dari kejahatan demokrasi.

"Itu merupakan bagian dari pelanggaran HAM terhadap hak konstitusi dan warga negara untuk memilih secara bebas, secara berdaulat," ucap dia.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengecam keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI yang memberikan sanksi teguran tertulis kepada anggota Komisi I DPR Fraksi PDIP, Yulius Setiarto.

Sanksi tersebut dijatuhkan atas pernyataan Yulius yang menyinggung ketidaknetralan aparat kepolisian di Pilkada 2024 melalui istilah “Partai Coklat.”

"Kami memberikan dorongan kepada Saudara Yulius untuk tidak pernah berhenti, karena setiap anggota DPR punya kebebasan untuk bersuara, kebebasan, dan juga dilindungi hak imunitas, sehingga apa yang terjadi di MKD juga menunjukkan bagaimana hegemoni kekuasaan itu bekerja," kata Hasto di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Desember 2024.

Dia menyayangkan langkah MKD DPR RI yang memberikan sanksi teguran kepada Yulius Setiarto tersebut.

Menurut Hasto, MKD seharusnya memberikan perlindungan bagi setiap anggota DPR RI, apapun fraksinya, ketika ia bekerja dalam menyuarakan kebenaran.

"Jadi kami akan memberikan advokasi, bahkan kalau perlu itu sidang juga harus dibuat supaya masyarakat bisa mengetahui," jelas Hasto.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa partainya telah mencatat 27 kader yang terancam mendapatkan sanksi pemecatan. Hal ini terungkap setelah PDIP melakukan evaluasi rutin terkait kedisiplinan kader.

"DPP sudah menerima masukan setidaknya sudah ada 27 orang yang akan dikenakan saksi pemecatan," kata Hasto di Lenteng Agung, Jakarta pada Rabu, 4 Desember 2024.

Hasto sendiri belum mengungkap secara gamblang nama-nama kader PDIP yang terancam dipecat. Dia beralasan, nanti akan diumumkan secara bersama-sama pada 17 Desember 2024.

"Nanti dalam upacara partai kita akan umumkan, sudah ada protokol partai, supaya proses penegakan disiplin itu betul-betul menjadi kesadaran bagi seluruh kader partai. Karena ketika kita masuk dalam suatu partai politik, kita memerlukan suatu kepentingan partai yang besar, yaitu memajukan bangsa dan negara," ujar Hasto Kristiyanto.

Lebih lanjut, Hasto menjelaskan, PDI Perjuangan hari ini mengadakan rapat secara tertutup tentang pentingnya menegakkan disiplin dengan menggunakan kriteria yang pernah disampaikan Presiden pertama RI, Sukarno alias Bung Karno yaitu organisasi, ideologi, teori gerakan, dan disiplin di dalam tindakan.

Adapun evaluasi tersebut dilakukan ke seluruh jajaran DPD dan DPC PDIP. Hasto menegaskan, kader yang melanggar disiplin partai akan dikenakan sanksi organisasi.

"Kita adakan rapat tertutup untuk melihat ketidakdisiplinan dari seluruh kader-kader partai dalam pelaksana Pilkada serentak yang nantinya partai akan memberikan saksi yang begitu tegas," ujar Sekjen PDIP.

Hasto mengungkapkan, penegakan disiplin bertujuan menyaring kader-kader terbaik jelang Kongres 2025.

"Sehingga tersaringlah kader-kader partai yang militan, kader-kader partai yang menegakkan kebenaran, kader-kader partai yang tidak pernah takut di dalam menghadapi berbagai bentuk intimidasi," tandas dia.