Sukses

Pemprov DKI Beri Pelatihan Ketrampilan pada Eks Penghuni Kolong Tol

Pemprov DKI Jakarta telah memindahkan sebanyak 274 kepala keluarga (KK) dari target 1.060 KK yang tinggal di kolong tol dan jembatan.

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta memberikan pelatihan aneka ketrampilan kepada eks penghuni kolong tol dan jembatan, menyusul langkah relokasi terhadap mereka ke sejumlah rumah susun (rusun) di daerah ini.

"Yang intinya adalah meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka agar mereka nanti mampu untuk mencari penghidupan nafkah yang lebih baik lagi, sehingga pada saatnya nanti bulan ketujuh pada saat membayar, bayarnya juga tidak terlalu mahal," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Senin (9/12/2024) seperti dilansir Antara.

Hal ini menjadi jawaban atas pertanyaan terkait nasib para penghuni kolong tol dan kolong jembatan yang direlokasi ke rusun setelah enam bulan.

Mereka yang direlokasi ke rusun ini hanya yang memiliki KTP DKI Jakarta. Mereka tak perlu membayar biaya sewa rusun selama enam bulan.

Namun, pada bulan ketujuh, mereka harus membayar sewa yakni sekitar Rp350 ribu hingga Rp550 ribu per bulan.

"(Penghuni kolong tol dan jembatan) yang ada di rusun memang kami berikan subsidi selama enam bulan itu tidak membayar. Kemudian bahkan ada juga sembako," katanya.

Kemudian, selama rentang waktu enam bulan itu Pemprov DKI bersama-sama dengan OPD (organisasi perangkat daerah) memberikan aneka pelatihan sesuai keperluan mereka.

 

2 dari 3 halaman

Pindahkan 274 KK​​​​​

Sementara itu, merujuk data, Pemprov DKI Jakarta telah memindahkan sebanyak 274 kepala keluarga (KK) dari target 1.060 KK yang tinggal di kolong tol dan jembatan.

Para kepala keluarga ini sebelumnya tinggal antara lain kawasan Bassura, Jakarta Timur; dan kolong Tol Angke, Jakarta Barat.

Pemprov DKI kemudian merelokasi mereka ke rusun di Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Pusat.

 

3 dari 3 halaman

Koordinasi

Sementara itu, Teguh menyatakan akan berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk menjadikan untuk kolong tol dan jembatan sebagai tuang terbuka hijau.

"Kalau memungkinkan kami akan jadikan ruang terbuka yang juga bisa digunakan untuk masyarakat, bisa juga untuk kawasan hijau, dan beberapa hal yang lain. Yang intinya adalah agar kawasan itu tidak dihuni lagi," demikian Teguh.

 

Video Terkini