Liputan6.com, Jakarta - Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (LAB45) Jaleswari Pramordhawardani menyatakan, peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) diharapkan tidak hanya sebatas seremoni.
Dia mendorong, Hakordia harus mampu menjadi agen perubahan, agar Indonesia bisa terbebas dari prilaku korupsi.
Baca Juga
"Menjadi penting untuk melihat seberapa jauh kita melangkah dalam membendung banjir korupsi yang merendam negara ini," ujar wanita yang karib disapa Dani saat diskusi webinar bertajuk Menuju 25 Tahun Agenda Reformasi Antikorupsi, seperti dikutip Selasa (10/12/2024).
Advertisement
Dani mengapresiasi, Presiden Prabowo Subianto yang terus menyampaikan komitmennya dalam pengentasan korupsi di berbagai forum. Dia mencatat, hal itu mampu menjadi pedoman pada setiap aparat penegak hukum di Indomesia.
"Kita perlu melakukan bedah besar terhadap sistem kita. Sebab korupsi bukan tindakan individu yang serakah, melainkan sistem yang memungkinkan tindakan itu dapat terjadi," wanti dia.
Maka dari itu, Dani mewaspadai struktur kekuasaan yang sentralistik, birokrasi yang kaku, dan lemahnya pengawasan publik bisa menjadi lahan subur untuk korupsi. Karenanya, perlu peran masyarakat sipil dan media sangat krusial dalam pemberantasan korupsi.
"Pengawasan dan kontrol sosial dari masyarakat sipil dapat menjadi benteng pertama dalam melawan korupsi," Dani menandasi.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan titah kepada seluruh aparat penegak hukum agar tidak ragu dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Sebab pemberantasan korupsi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
Â
Tak Boleh Ragu Atasi Korupsi
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan alias BG yang mewakili Presiden Prabowo dalam menghadiri acara Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) yang selenggarakan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin 9 Desember 2024.
"Pencegahan yang diikuti oleh penindakan sebagai pendukung yang kuat bagi pemberantasan korupsi. Pada berbagai kesempatan bapak Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan kepada seluruh penegak hukum untuk tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas di dalam pemberantas tidak tidak korupsi, judi online, narkoba dan penyelundupan," kata Budi Gunawan dalam sambutannya.
"Jika korupsi dapat diberantas, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih besar, karena anggaran dan investasi akan lebih efektif dalam menciptakan iklim bisnis yang semakin sehat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta para investor," ujar mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menambahkan.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan arahan terkait penanganan kasus korupsi di institusi Bhayangkara. Ia menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang juga menjadi perhatian khusus Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Sigit saat menghadiri acara Hari Antikorupsi Dunia (Hakordia) yang digelar di PTIK, Jakarta Selatan, Senin 9 Desember 2024.
"Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa korupsi tentunya menjadi perhatian khusus Bapak Presiden dan beliau menyampaikan bahwa ini adalah masalah kejahatan extraordinary yang harus menjadi perhatian kita semua, seluruh stakeholder terkait, tidak hanya APH saja namun juga seluruh stakeholder yang memang memiliki tanggung jawab bersama," ujar Sigit dalam sambutannya.
Â
Advertisement
Masih Banyak yang Terlibat Praktik Korupsi
Sigit juga menyoroti masih banyaknya pihak yang terlibat dalam praktik korupsi, termasuk pejabat politik hingga pemerintah. Ia menyoroti kebocoran dalam penggunaan anggaran negara yang sering menjadi objek perkara rasuah.
"Masih terlalu banyak kebocoran, penyelenggaraan, korupsi, penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah kesemua tingkatan, dan pengusaha nakal yang tidak patriotis," ungkapnya.
"Di satu sisi kebocoran terhadap penggunaan anggaran negara ini bisa dilakukan upaya untuk betul-betul bisa mengurangi proteksi penduduk dan kebocoran yang ada," tambah Sigit.
Presiden Prabowo Subianto tidak hadir dalam acara Hari Antikorupsi Dunia (Hakordia) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketidakhadirannya digantikan oleh Menko Polkam, Budi Gunawan.
"KPK pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kehadiran Menko Polkam yang hari ini mewakili Bapak Presiden RI," ujar Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango, di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin 9 Desember 2024.
Nawawi menjelaskan, ketidakhadiran Prabowo disebabkan oleh kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi tetap menjadi pedoman bagi KPK.
"Kami memahami kesibukan Bapak Presiden sehingga belum bisa hadir langsung dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada hari ini," ucap Nawawi.
"Namun demikian, kami percaya komitmen Presiden dalam pemberantasan korupsi dengan hasta citanya tetap menjadi acuan KPK dalam melaksanakan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia," tambahnya.