Pemprov Jakarta Bakal Tata Kolong Tol dan Jembatan Jadi Ruang Terbuka Hijau

Warga yang tinggal di kolong jembatan dan kolong tol mulai pindah ke Rumah Susun Rawa Buaya, Jakarta Barat. (Arief/Liputan6.com)

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta secara bertahap telah memindahkan warga yang tinggal di kolong tol dan jembatan ke sejumlah rumah susun sewa (rusunawa).

Nantinya, kolong tol dan jembatan yang sudah kosong bakal ditata, salah satunya menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

Cuaca Ekstrem, Pemprov Jakarta Pastikan Distribusi Pangan di Kepulauan Seribu Tetap Berjalan
VIDEO: Pemprov Jakarta Siapkan 4,1 Miliar Untuk Modifikasi Cuaca di 2024
Diterjang Banjir Rob, Pemprov Jakarta Bakal Tangani Permanen Kebocoran Tanggul Pantai Mulai 2025

"Kalau memungkinkan kita akan jadikan ruang terbuka yang juga bisa digunakan untuk masyarakat, bisa juga untuk kawasan hijau, dan beberapa hal yang lain," kata Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (10/12/2024).

Kolong tol dan jembatan yang sudah tidak dihuni warga bakal disulap pemanfaatannya dengan berbagai pihak dan instansi terkait. Pemprov Jakarta akan berkoordinasi dengan pengelola jalan tol hingga Kementerian Sosial (Kemensos).

"Yang intinya adalah agar kawasan itu tidak dihuni lagi. Tentu saja kami juga libatkan OPD terkait seperti Satpol PP, yang nanti juga kan dengan Dinas Pertamanan, Bina Marga, dan sebagainya. Termasuk dengan Parekraf, Polda agar itu tidak dihuni lagi," jelas Teguh.

Teguh menjelaskan, warga yang telah direlokasi rusunawa bakal digratiskan biaya sewa selama enam bulan. Selain itu, warga juga diberikan paket sembako selama enam bulan untuk keperluan sehari-sehari.

"Mereka yang ada di rusun kan memang kita berikan subsidi selama 6 bulan itu free. Tidak membayar. Kemudian bahkan ada juga sembako," ucap Teguh.

Lebih jauh, menurutnya, dalam rentang waktu enam bulan Pemprov Jakarta bersama-sama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya juga akan memberikan pelatihan kepada warga yang dipindahkan dari kolong tol dan jembatan ke rusunawa.

"Yang intinya adalah meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka, agar mereka nanti mampu untuk mencari penghidupan nafkah yang lebih baik lagi. Sehingga pada saatnya nanti bulan ke-7 pada saat membayar, bayarnya juga tidak terlalu mahal, kalau kisaran sekitar Rp350.000-Rp550.000," kata dia.

Media sosial dihebohkan dengan penampakan sesosok pria kurus kering. Pria diduga pemulung tersebut tampak tidur di kolong jembatan Kota Tangerang ketika dihampiri perekam. Kondisinya tubuhnya bak tinggal tulang yang tertutupi kulit.

2 dari 2 halaman

Warga Kolong Jembatan Direlokasi ke Rusunawa

Sebelumnya, sebanyak 43 kepala keluarga (KK) yang tinggal di kolong tol Jembatan Tiga, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, telah direlokasi ke sejumlah rumah susun sederhana sewa (rusunawa), pada Senin (2/12/2024).

"Total sekitar 43 kepala keluarga (KK) atau sekitar 200 orang yang dipindahkan dari kolong tol ini," ujar Lurah Pejagalan, Tommy Haryono di Jakarta.

Tommy menjelaskan bahwa proses relokasi warga kolong jembatan dilakukan pada Minggu (1/12/2024) dalam dua sesi. Sebanyak 34 KK dipindahkan pada pagi hari, sementara sisanya dipindahkan pada siang hari.

"Hari ini kami membantu warga mengantar barangnya yang tertinggal ke rusun mereka, dan untuk relokasi belum dilakukan hari ini," kata Tommy.

Ia menambahkan, rumah-rumah bedeng yang telah ditinggalkan akan dibersihkan dan diratakan dengan tanah untuk mencegah tempat tersebut kembali dihuni.

Di sepanjang kolong tol Wiyono yang berada di kawasan Pejagalan, sekitar 500 KK tercatat tinggal di area tersebut. Namun, hanya warga yang memiliki KTP Jakarta yang memenuhi syarat untuk direlokasi.

"Mereka ini ada yang memiliki KTP Jakarta dan ada yang tidak. Dan yang bisa direlokasi tentu yang memiliki KTP Jakarta," jelas Tommy.

Pemerintah terus melakukan pendekatan kepada warga yang tinggal di kolong tol agar bersedia dipindahkan ke rusunawa di Jakarta Utara. Langkah ini bertujuan untuk membersihkan kawasan tersebut dari permukiman ilegal.

"Ada sejumlah rusun yang diusulkan, mulai dari Rusunawa Tongkol, Rusunawa Nagrak, Padat Karya, dan rusun lain yang dimiliki Pemprov DKI," tambahnya dilansir dari Antara.