Pengamat: Pilkada Jakarta Dua Putaran Lebih Realistis, Genjot Partisipasi Pemilih

Tim Ridwan Kamil-Suswono Akan Laporkan Dugaan Kecurangan Pilkada Jakarta ke MK — Koordinator Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) Ramdan Alamsyah menyatakan, pihaknya akan segera melaporkan dugaan kecurangan Pilkada Jakarta 2024 ke MK. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Liputan6.com, Jakarta - Pasangan Calon Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Dharma-Kun menolak hasil Pilkada Jakarta 2024. Kedua kubu menilai banyak kecurangan dalam pelaksanannya. Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara menilai, dalil yang dibawa kubu RIDO ke MK cukup kuat. Misalnya, partisipasi rendah, undangan pencoblosan banyak yang tak sampai kepada pemilih.

Igor bahkan menyatakan, potensi Pilkada Jakarta masuk ke putaran dua masih terbuka lebar.

"Karena memang potensi dua putaran itu lebih realistis mengingat tadi tingkat potensi golputnya juga tinggi, artinya kan itu terkait dengan C6 ya jadi banyak warga DKI Jakarta itu yang enggak menerima surat panggilan untuk mencoblos,” kata Igor saat dihubungi wartawan, Selasa (10/12/2024).

"Itu kan menunjukkan bahwa kalau tingkat partisipasi politiknya rendah walaupun itu diperbolehkan tetapi itu menunjukkan bahwa pelaksanaan pilkada di DKI Jakarta itu bermasalah,” tambah dia.

Igor juga membeberkan sejumlah fakta kecurangan yang terjadi di Pilkada Jakarta. Misalnya, ada kasus 19 surat suara milik Pramono-Rano yang dicoblosi Ketua KPPS 028, Pinang Ranti, Jaktim.

"Seperti misalnya yang di daerah saya itu ya ada di Pinang Ranti, Jakarta Timur lalu di Kepulauan Seribu, belum lagi adanya bukti ya bahwa terjadi misalnya pembagian sembako untuk mempengaruhi preferensi pemilih. Misalnya meliputi beras, minyak goreng, bahkan amplop yang berisi uang dan itu diduga memang dibagikan kepada warga Jakarta secara masif di masa tenang,” kata Igor.

Dia menambahkan, tugas tim RIDO dan Dharma-Kun saat ini untuk bisa membawa bukti ke meja hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka harus menunjukkan bahwa terjadi kecurangan yang tersruktur, sistemik dan masif di Pilkada Jakarta 2024.

"Sehingga MK menurut saya layak untuk misalnya menjadikan Pilkada Jakarta itu diulang atau yang kedua memang terjadi dua putaran karena itu yang paling realistis,” terang dia lagi.

Igor setuju jika Pilkada Jakarta 2024 berlangsung dua putaran. Sebab, partisipasi pemilih yang sangat minim. Jika dibandingkan dengan Pilkada Jakarta tahun 2017 hingga 80 persen.

Dia khawatir akan menimbulkan dampak yang cukup besar dalam kepemimpinan di Jakarta apabila partisipasi politik pemilihnya hanya 58 persen saja seperti tahun ini.

Calon Gubernur Jakarta Dharma Pongrekun tanggapi dukungan mantan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ke pasangan Ridwan Kamil-Suswono.

2 dari 3 halaman

Bukan soal Kalah atau Menang

Gedung MK — Suasana di luar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat saat berlangsungnya sidang sengketa Pilpres 2024. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Sementara itu, Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie mendukung langkah Tim RIDO dalam mencari keadilan di Pilkada Jakarta melalui jalur MK. Jimly pun yakin, MK nantinya akan menerima gugatan Tim RIDO.

“Walaupun kalah, tapi kan jutaan orang yang memilih dia. Jadi pengadilan itu juga bukan soal menang kalah saja, tapi dia problem solusi. Solusi kesalahan,” kata Jimly saat dihubungi wartawan, Jumat, 6 Desember 2024.

Jimly juga menekankan, gugatan ke MK juga bukan soal kalah atau menang. Tapi juga sebagai wadah menunjukkan kepada publik bahwa ada ketidakberesan dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada.

"Karena ini bukan soal menang-kalah. Tapi kita mau menunjukkan kepada rakyat, kepada sejarah. Ini ada yang tidak beres. Ini penting untuk jadi catatan sejarah,” tegas Jimly.

3 dari 3 halaman

Baik untuk Demokrasi

Jimly juga melihat gugatan paslon RIDO baik untuk kehidupan demokrasi. Terlebih, sebagai penyelenggara pemilu jadi tahu apa yang kurang dan perlu diperbaiki di masa depan.

"Supaya jangan terulang lagi di masa depan. KPU-Bawaslu ini tidak beres kerjanya. Jadi ada gunanya juga (gugat ke MK). Jadi ini bukan sekadar menang-kalah. Ini soal memperbaiki praktik penyelenggaraan pemilu di masa depan,” terang Jimly.

Dalil pemohon kepada MK, kata Jimly, harus memasukkan demi memperbaiki kualitas pemilu di masa depan.

"Kuat sekali. Jadi semua ada penjelasannya. Asal jangan emosional,” tambah Jimly.