Eks Direktur WHO: Perlu Strategi Komprehensif Berbasis Bukti Ilmiah Atasi Epidemi Merokok

Vape di Tengah Kenaikan Harga dan Seruan WHO — Pemerintah telah memutuskan untuk mengerek tarif cukai rokok elektrik sebesar 15% setiap tahunnya hingga 2027 mendatang. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengimplementasikan strategi kebijakan komplementer yang komprehensif berbasis bukti ilmiah untuk menurunkan angka prevalensi merokok yang semakin tinggi, termasuk melalui pemanfaatan produk tembakau alternatif.

Hal ini menjadi topik pembahasan para akademisi dalam Guest Lecture "Challenge in the Use of Evidence to Inform Policy" yang diselenggarakan Universitas Indonesia, beberapa waktu lalu.

Mantan Direktur Riset Kebijakan Penelitian dan Kerja Sama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Profesor Tikki Pangestu menjelaskan Indonesia memiliki tantangan besar dalam menurunkan prevalensi merokok.

Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) terbaru menunjukkan jumlah perokok aktif telah mencapai 70 juta orang. Adapun setiap tahunnya, beban biaya kesehatan meningkat akibat kebiasaan merokok terus meningkat di Indonesia.

"Ini bukan fakta (70 juta perokok) yang dapat dibanggakan. Kita harus menurunkan jumlah perokok di Indonesia,” kata pengajar di Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore ini di Jakarta, Senin (9/12/2024).

Dengan kondisi tersebut, menurut Prof Tikki, Indonesia memerlukan kebijakan komplementer dalam bidang kesehatan yang rasional, proporsional, dan berbasis risiko untuk melengkapi berbagai kebijakan yang sudah ada saat ini.

Kebijakan komplementer tersebut tentunya harus berlandaskan bukti ilmiah (evidence based) yang mempertimbangkan ilmu pengetahuan, sumber daya, situasi politik, ekonomi, dan budaya lokal, agar implementasinya tepat sasaran.

Tak hanya itu, pembuatan kebijakan harus mengutamakan relevansi, bahasa, dan format yang mudah dipahami masyarakat. Hal ini bisa menjadi landasan untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya merokok sekaligus memberikan kebebasan bagi perokok dewasa dalam memilih pendekatan yang paling sesuai untuk berhenti merokok.

"Dengan demikian, kajian ilmiah menjadi bagian integral untuk mencari solusi demi mengurangi prevalensi merokok di Indonesia," ujar Prof Tikki.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPN APTI) Agus Parmuji menyoroti Pasal 435 yang tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Jika pasal 435 diterapkan, pelaku industri hasil tembakau (IHT) legal be...

2 dari 2 halaman

Dorong Pemanfaatan Tembakau Alternatif

Jepang, menurut Prof. Tikki, telah mengimplementasikan kebijakan berlandaskan kajian ilmiah dengan mendorong pemanfaatan produk tembakau alternatif, seperti produk tembakau yang dipanaskan, untuk menurunkan prevalensi merokok. Berkat kebijakan tersebut, angka perokok di Jepang mengalami penurunan.

Hasil survei Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang menunjukkan bahwa jumlah perokok pria dan perempuan terus menurun pada tahun 2022. Prevalensi perokok pria turun 3,4 poin menjadi 25,4 persen.

Adapun tingkat Perempuan perokok turun 1,1 poin menjadi 7,7 persen. Survei tersebut menyoroti peningkatan kesadaran akan kesehatan dan dampak dari revisi undang-undang untuk menurunkan perokok pasif.

"Kita harus mempromosikan alat baru (produk tembakau yang dipanaskan) ini untuk menurunkan jumlah perokok dan beban biaya kesehatan di Indonesia,” tegas Prof Tikki.