Menakar Arah Politik Jokowi Usai Dipecat PDIP, Merapat ke Golkar atau Gerindra?

Liputan6.com, Jakarta - Usai PDI Perjuangan (PDIP) tak lagi menganggap sebagai kader, Jokowi mengaku masih menyimpan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai kader partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka ini enggan menjawab saat ditanya apakah akan segera mengembalikan KTA PDIP tersebut. 

“Terima kasih,” ucap Jokowi sambil berjalan meninggalkan wartawan, Kamis 9 Desember 2024.

Setelah Pilkada 2024 berakhir,  PDIP resmi memecat Joko Widodo atau Jokowi dari partai tersebut. Tindakan-tindakan Jokowi dinilai tidak sejalan dengan cita-cita partai yang diperjuangkan sejak masa Soekarno atau Bung Karno.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Vishnu Juwono, menilai langkah ini diambil PDIP dengan pertimbangan bahwa momentum politik Jokowi untuk memainkan peran korban sudah berlalu.

“PDIP tidak ingin pemecatan Jokowi dimanfaatkan secara politik oleh beliau dan keluarganya sebagai korban. Di Indonesia, simpati terhadap korban politik cukup besar, tapi setelah Pilkada selesai, efeknya sudah tidak signifikan,” jelas Vishnu, Selasa (10/12/2024).

Jokowi dinilai tetap mampu menunjukkan kekuatan politiknya dengan mendukung calon-calon tertentu dalam Pilkada, seperti kemenangan kandidat gubernur di Jawa Tengah. Namun, Vishnu menilai PDIP akhirnya berani mengambil tindakan tegas setelah semua momentum politik utama selesai.

Sejumlah partai politik telah membuka pintu bagi Jokowi. Gerindra dan Golkar disebut-sebut sebagai opsi yang potensial. Namun, Vishnu memandang Golkar memiliki peluang lebih besar untuk menjadi rumah baru bagi Jokowi.

“Golkar tidak memiliki tokoh politik dengan daya tarik elektoral yang besar, berbeda dengan Gerindra yang sudah memiliki Prabowo sebagai tokoh sentral. Jika Jokowi masuk ke Gerindra, itu justru bisa menciptakan matahari kembar. Di Golkar, kehadiran Jokowi lebih relevan secara elektoral,” ungkap Vishnu.

Meski begitu, Jokowi perlu meyakinkan faksi-faksi kuat di Golkar. Vishnu menilai dukungan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, akan menjadi kunci untuk memastikan Jokowi mendapatkan tempat yang signifikan di partai tersebut.

Selain bergabung dengan partai politik yang sudah ada, Jokowi juga memiliki opsi mendirikan partai politik baru. Namun, Vishnu menilai langkah ini penuh tantangan, mengingat besarnya modal dan infrastruktur yang dibutuhkan.

“Membangun partai baru tidak mudah. Meski relawan seperti Projo memiliki jaringan yang kuat, pertanyaan besarnya adalah apakah magnet elektoral Jokowi akan tetap kuat atau justru meredup seiring waktu. Apalagi, panggung politik saat ini akan didominasi oleh Prabowo sebagai presiden berkuasa,” kata Vishnu.

Alternatif lain adalah memanfaatkan PSI, di mana putra Jokowi, Kaesang Pangarep, menjabat sebagai ketua umum. Vishnu melihat PSI sebagai opsi yang lebih realistis untuk Jokowi dibandingkan mendirikan partai dari nol. “PSI lebih potensial untuk dikontrol Jokowi, karena struktur partainya sudah ada. Itu lebih efisien,” tambahnya.

Terkait Projo yang telah menyatakan kesiapan untuk berubah menjadi partai politik, Vishnu menilai ini masih belum cukup menjanjikan. “Membangun partai membutuhkan modal besar, jaringan yang luas, dan basis suara yang kuat. Di tengah dominasi politik Prabowo sebagai presiden, sulit bagi investor politik untuk memilih partai baru seperti Projo,” tutupnya.

Meski begitu, Vishnu menilai langkah politik Jokowi masih dinamis. “Dengan strategi yang tepat, Jokowi tetap memiliki magnet elektoral yang dapat digunakan untuk membangun kekuatan politik baru, baik melalui partai yang ada maupun jaringan relawannya,” ujarnya.

Adapun Peneliti senior Populi Center, Usep Saepul Ahyar menilai bahwa dinamika politik terkait posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasca tidak lagi menjabat membuka sejumlah peluang, baik dalam kaitannya dengan partai politik maupun manuver politik lainnya.

Menurut Usep, langkah PDIP yang kini cenderung menjauh dari Jokowi adalah momentum yang tidak terhindarkan. "PDIP mungkin masih berharap rekonsiliasi, tapi kenyataannya tidak bisa. Sekarang posisi Jokowi berbeda, kekuasaannya sudah berkurang dibanding saat Pilpres atau setengah tahun lalu," katanya, Senin (11/12/2024).

Usep menjelaskan, salah satu pertimbangan PDIP menunggu waktu untuk mengambil keputusan terkait Jokowi adalah untuk menghindari dampak negatif terhadap elektabilitas calon-calon yang mereka usung. "Efek Jokowi sebenarnya signifikan, baik di Pilpres maupun Pilkada. Ini menyebabkan split ticket di PDIP, di mana suara partai tidak sejalan dengan calon yang mereka dukung," tambahnya.

Terkait peluang Jokowi untuk bergabung dengan partai politik lain, Usep menyebutkan bahwa mantan presiden itu masih memiliki daya tarik kuat. "Jokowi memiliki pengaruh dan pengikut loyal. Bergabung dengan partai bisa menjadi cara untuk memuluskan karir politik anak-anaknya dan kroninya," jelasnya.

Ia juga menyebut Partai Golkar sebagai opsi yang paling memungkinkan bagi Jokowi. "Golkar lebih kondusif dibanding Gerindra yang rawan memunculkan 'matahari kembar' dengan Prabowo. Selain itu, Golkar sudah mencalonkan Gibran sebagai cawapres, sehingga peluangnya lebih besar," katanya.

Meski peluang untuk bergabung dengan partai politik terbuka lebar, Usep memandang bahwa mendirikan partai baru bukan langkah mudah bagi Jokowi. "Membangun partai baru itu sulit, apalagi saat Jokowi sudah tidak lagi berkuasa. Loyalisnya mungkin ada, tapi tetap lebih rasional jika membawa gerbong politiknya ke partai yang sudah mapan," tegasnya.

Menurut Usep, peta politik partai di Indonesia sudah matang, sehingga partai pendatang baru akan kesulitan menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold). "Kalau membangun sendiri, peluangnya kecil. Lebih masuk akal jika Jokowi bergabung dengan partai yang sudah ada," pungkasnya.

Ihwal merapat ke partai, Jokowi mengakui telah melakukan komunikasi dengan petinggi Partai Golkar. Tetapi komunikasi yang dilakukannya itu belum sampai terkait pembicaraan mengenai status untuk menjadi kader partai pimpinan Bahlil Lahadalia.

“Ya semua partai kan terbuka. Dengan (Golkar) belum. Ya komunikasi ada tapi belum,” ujar Jokowi di rumahnya pada Kamis (9/12/2024).

Kemudian ketika disinggung apakah masih menimbang-nimbang terkait partai politik yang akan diikutinya usai tak dianggap sebagai kader oleh PDIP, mantan Wali Kota Solo itu pun enggan menjelaskannya lebih lanjut. “Ya masih partai perorangan,” kata dia sambil tertawa kecil.

Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menyatakan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi saat ini sudah sah jika disebut seorang politisi. Rekam jejaknya di Pilkada 2024 menorehkan endorse kepada para kandidat yang hendak mencari dukungan.

Namun pertanyaannya, saat ini Jokowi tidak memiliki partai. PDI Perjuangan sebagai partai yang telah melahirkannya sudah mencoret namanya sejak pecah kongsi saat Pilpres 2024.

Emrus Sihombing menyatakan sebagai seorang politisi, tentu Jokowi ingin bernaung di sebuah kekuatan politik tertentu. Namun, Jokowi saat ini sedang berhitung siapa partai yang akan memberinya peluang paling banyak.

Saat ini, Jokowi sedang mempertimbangkan partai mana yang dapat memberikan peluang terbaik baginya.

"Bisa saja dia menjadi kader dari suatu partai dan saya lihat peluang itu ada pada Partai Gerindra atau Golkar," kata Emrus saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (10/12/2024).

Namun, saat mempertimbangkan peluang antara kedua partai tersebut, Emrus menganalisis kondisi psikologis Golkar yang dianggap lebih dinamis dibandingkan Gerindra.

"Golkar sangat dinamis, sangat apa namanya, lebih pas lah kita sebut istilah dinamis. Kenapa saya katakan sangat dinamis? Karena selalu ada di pusat keuasaan kan? Bahkan yang tidak didukung menang, dia bergabung juga ke situ kan? Jadi posisi untuk Pak Jokowi bisa yang sifatnya memberi suatu kedudukan posisi yang menghormati ke sosial, tapi tidak pengambil keputusan," ungkap Emrus.   

Terkait Gerindra, Emrus melihat terlalu sulit jika Jokowi bergabung. Sebab hampir tidak mungkin partai yang sudah dibangun dibesarkan Prabowo lalu diserahkan kepada orang lain yang hitungannya kader baru.

"Tidak mungkin dong Pak Prabowo yang sudah berdarah-darah membangun Gerindra kan? Semudah itu diberikan, KTA mungkin dibuatlah tapi posisi kedudukan bisa saja disebut sebagai sesepuh partai," jelas Emrus.

Emrus berpandangan, bisa saja Jokowi mendirikan partai sendiri dengan memanfaatkan relawan loyalnya seperti Projo. Namun syaratnya, nama tersebut harus diubah tidak bisa Partai Projo.

"Mungkin boleh jadi diubah nama gitu kan? Kalau Projo kan mengkultuskan Jokowi doang. Padahal negara demokrasi kalau mengkultuskan justru tidak dapat respon dari publik. Karena sesuai seseorang yang dikultuskan bisa bergeser menjadi otoritarian," saran Emrus.

Terlepas dari berbagai kemungkinan Jokowi berpartai, Emrus mengatakan sebaiknya Jokowi tetap menjadi tokoh panutan dan guru bangsa ketimbang masuk ke dalam politik praktis

"Biarlah Pak Jokowi menjadi guru bangsa yang berpijak kepada konstitusi dan Pancasila. Tidak berpihak kepada kekuatan politik mana pun. Sangat saya sayangkan. Kalau turun lagi berpolitik begitu ya, bukan jadi guru bangsa," Emrus menandaskan.