BPJS Dukung Deteksi Cegah Fraud di Sektor Asuransi

Liputan6.com, Jakarta - Direksi Bidang Hukum, Pencegahan dan Penanganan Kecurangan BPJS Kesehatan, dr. Medianti Ellya Permatasari menyoroti pentingnya integrasi data nasional untuk mendukung deteksi dini dan pencegahan fraud dalam sektor asuransi. Hal itu dia sampaikan Indonesia Re Claim Forum (ICF) 2024.

“Tingkat kematian pasien yang dirawat oleh pelaku fraud dalam layanan kesehatan dapat meningkat 13% hingga 23% lebih tinggi. Oleh karena itu, pencegahan fraud dapat meningkatkan kualitas kesehatan dan umur panjang peserta jaminan kesehatan,” kata dr. Medianti seperti dikutip Rabu (11/12/2024).

Karena itu, lanjut dia, saat ini BPJS Kesehatan telah menerapkan kebijakan dan membentuk tim Anti-fraud untuk melakukan verifikasi post-claim dan audit administrasi guna mengidentifikasi potensi kecurangan.

Menanggapi hal itu, Direktur Teknik dan Operasi Indonesia Re, Delil Khairat, mengungkap fraud adalah masalah serius dalam industri asuransi, yang belum ditangani secara serius di Indonesia. Penyebabnya, karena belum adanya sentralisasi data.

“Di Indonesia belum ada satu pusat database yang dapat diakses oleh semua pelaku industri asuransi dan reasuransi. Oleh karena itu, perlu ada kolaborasi antar stakeholder untuk membangun sistem ini, agar kita dapat menangani fraud sejak dini,” jelas Delil.

Senada dengan itu, Kepala Departemen Klaim Reasuransi Jiwa Indonesia Re, Dr. Aditia Gani Ardhi, menyatakan fraud dalam klaim asuransi menyebabkan kerugian besar, terutama di sektor kesehatan. Untuk itu, dia mendorong kolaborasi yang lebih intensif melalui transparansi data underwriting dan klaim dari seluruh perusahaan asuransi, serta pengembangan model prediksi risiko fraud.

“Saya mengusulkan pembentukan pusat data integrasi antara asuransi jaminan nasional (BPJS) dan asuransi komersial yang dapat diakses oleh seluruh pihak terkait,” usul Aditia.